siginews-Jombang – Keputusan kelulusan Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (PMKNU) memicu protes sengit. Pernyataan PBNU yang menyebut “tidak ada lulus bersyarat” dituding peserta sebagai alibi semata untuk menutupi ketidakadilan.
KH. Ahmad Amin, Koordinator peserta dari Jombang, menegaskan bahwa penjelasan Ketua OKK PBNU, KH. Miftah Faqih, mengenai absensi tercoret merah otomatis tidak lulus, tidak menjawab inti masalah yang dirasakan peserta di lapangan.
“Kami sepakat, yang absen tercoret merah memang tidak lulus. Tapi kenapa peserta lain yang juga bolos, telat lebih dari 30 menit, dan tercatat pelanggaran tetap dinyatakan lulus bahkan diberi penghargaan? Di sini letak ketidakadilannya,” ujar Gus Amin, didampingi empat peserta lain: Agus Machfudin, Ibnu Sina, Rouf, dan Hamid.
Mereka menilai, argumentasi Tim PMKNU hanya fokus pada pembenaran prosedur, tanpa melihat realitas pelanggaran yang diabaikan. “Kalau aturan ditegakkan, tegakkan untuk semua. Jangan pilih-pilih,” tegasnya.
Kelima peserta meminta PBNU menurunkan Dewan Tahkim ke Jombang untuk memeriksa langsung proses dan hasil kelulusan.
Menurut mereka, ketidakadilan ini mencederai marwah PMKNU dan semangat pengkaderan NU yang bersih dan bertanggung jawab.
“Ini bukan soal diluluskan atau tidak. Ini soal integritas. Jangan sampai PMKNU mencetak kader dari proses yang tidak jujur. Kami belajar kejujuran, tapi malah disuguhi kebohongan,” tegas mereka.
Gus Amin bahkan menyebut, pernyataan soal “lulus bersyarat” justru berasal dari panitia sendiri di hadapan peserta, bahkan di depan makam muassis NU. “Kalau sejak awal sudah diajari manipulasi, apa jadinya kader NU ke depan?”
(Pray/Editor Aro)
