PT. Huadi Nickel Alloy, sebagai salah satu produsen Ferro Nickel (bahan utama stainless steel), merupakan komponen vital dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas di era Presiden Jokowi dan tetap dipertahankan dalam program industrialisasi Presiden Prabowo. Namun, alih-alih menjadi mercusuar kesejahteraan, proyek ini justru menyimpan cerita kelam bagi para pekerjanya.
siginews-Bantaeng, Sulawesi Selatan – Di tengah gaung narasi hilirisasi industri sebagai motor penggerak ekonomi nasional, sebuah realitas pahit tengah terkuak di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan.
Ratusan buruh PT. Huadi Nickel Alloy dan anak perusahaannya kini terperangkap dalam pusaran kebijakan perusahaan yang merugikan, memicu aksi mogok massal yang telah memasuki hari kelima sejak Senin, 14 Juli 2025.
Namun, jeritan mereka, yang mengungkap praktik PHK sepihak, pelanggaran upah minimum, hingga eksploitasi jam kerja, seolah tenggelam dalam kebisuan respons dari perusahaan maupun pemerintah.
Ironi di Jantung Proyek Strategis Nasional
PT. Huadi Nickel Alloy, sebagai salah satu produsen Ferro Nickel (bahan utama stainless steel), merupakan komponen vital dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas di era Presiden Jokowi dan tetap dipertahankan dalam program industrialisasi Presiden Prabowo.
Namun, alih-alih menjadi mercusuar kesejahteraan, proyek ini justru menyimpan cerita kelam bagi para pekerjanya.
Data mencengangkan menunjukkan lonjakan PHK. Pada tahun 2024, 67 buruh telah di-PHK. Situasi memburuk dengan langkah sepihak PT. Huadi Wuzhou Nickel Industry yang merumahkan 350 buruh sejak 1 Juni 2025, diikuti ancaman serupa bagi 600 buruh PT. Huadi Yatai Nickel Industry.
Dalih klasik “keterbatasan pasokan bijih nikel” di balik perumahan massal ini dipertanyakan di tengah klaim strategisnya proyek ini.
Jejak Eksploitasi: Jam Kerja Berlebihan, Upah Jauh dari Layak
Sejak beroperasi pada tahun 2021, PT. Huadi Nickel Alloy diduga kuat mempraktikkan eksploitasi jam kerja. Buruh dengan sistem shift dipaksa bekerja hingga 240 jam per bulan, jauh melampaui batas maksimal 173 jam yang ditetapkan undang-undang.
Tak hanya itu, buruh reguler pun dilaporkan mengalami kelebihan jam kerja tanpa jeda istirahat yang memadai. Parahnya lagi, kelebihan jam kerja ini tidak pernah dibayarkan sebagai upah lembur.
Investigasi awal dari UPT Ketenagakerjaan Wilayah IV Bulukumba telah menemukan satu kasus mencolok di mana hak lembur seorang buruh mencapai Rp 83 juta tidak dibayarkan.
Kondisi ini disinyalir terjadi pada mayoritas buruh PT. Huadi Nickel Alloy, dengan estimasi total upah lembur yang tidak dibayarkan mencapai angka fantastis Rp 200 miliar.
Lebih lanjut, sejak Januari hingga Juli 2025, upah bulanan buruh hanya Rp 3.500.000, angka ini lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan sebesar Rp 3.657.527.
Ironisnya, sistem pembayaran upah didasarkan pada jumlah hari kerja, yang berarti gaji dipotong jika ada hari libur, meskipun slip upah tetap mencantumkan nominal Rp 3.500.000.
Tuntutan Keadilan di Tengah Kebuntuan Dialog
Pelanggaran-pelanggaran ini menambah panjang daftar catatan hitam proyek hilirisasi industri, yang sebelumnya juga diwarnai oleh isu perampasan tanah, pencemaran lingkungan, buruknya keselamatan kerja, dan rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa.
Ironisnya, hingga hari kelima pemogokan, belum ada respons konkret dari perusahaan maupun pemerintah. Alih-alih mencari solusi, pemerintah daerah dan nasional justru hanya menyarankan jalur perselisihan industrial yang dinilai birokratis dan tidak menjawab kebutuhan mendesak para buruh.
Pihak perusahaan bahkan berdalih bahwa aksi mogok buruh adalah penyebab terhentinya operasi tiga pabrik, padahal kebijakan merumahkan dan PHK telah dilakukan jauh sebelum aksi dimulai.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) bersama Serikat Buruh Pertambangan dan Energi (SBIPE) Bantaeng telah merumuskan tuntutan tegas:
1. Bayar penuh upah lembur dan kelebihan jam kerja oleh PT. Huadi Nickel Alloy.
2. Hentikan kebijakan merumahkan buruh secara sepihak oleh PT. Huadi Nickel Alloy dan anak perusahaannya.
3. Penuhi hak-hak 350 buruh yang telah dirumahkan.
4. Bayar seluruh hak 67 buruh yang telah di-PHK sesuai hukum.
5. Hentikan ekspor Ferro Nickel sebelum seluruh hak buruh dipenuhi.
6. Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan investigasi independen dan memberikan sanksi tegas dari terhadap seluruh pelanggaran ketenagakerjaan di KIBA.
7. Mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek PSN dan hilirisasi industri yang merugikan buruh.
Kisah buruh di Bantaeng ini menjadi cermin urgensi bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada target produksi dan investasi semata, tetapi juga memastikan keadilan dan kesejahteraan para pekerja di balik gemerlap proyek strategis nasional.
Akankah suara ratusan buruh ini didengar, ataukah nasib mereka akan terus terabaikan di balik kepentingan industri raksasa?
Penulis: Saiful Wathoni Sekretaris Jenderal AGRA – Junaid Judda Koordinator SBIPE Bantaeng
(Editor Aro)
