siginews-Bogor – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan menjadi solusi strategis untuk berbagai masalah di tingkat desa.
Ia berharap koperasi ini mampu memutus rantai distribusi yang panjang dan membantu kendala di pedesaan.
Hal ini disampaikan Wamenkop Ferry dalam kuliah umum pada acara Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
“Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dengan memperpendek rantai distribusi produk dan jasa yang selama ini terlalu panjang, seperti dalam penyebaran pupuk dan gas LPG 3 kg,” ujarnya.
Wamenkop Ferry menjelaskan, Kopdes/Kel Merah Putih memiliki peran vital. Koperasi ini dapat berfungsi misalnya sebagai sub-pangkalan agen gas LPG 3kg, penyalur pupuk, penjual obat-obatan murah untuk memastikan harga terjangkau.
“Kopdes/Kel Merah Putih memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain menjadi sub-pangkalan agen gas LPG 3kg agar harga lebih terjangkau, penyalur utama pupuk bersubsidi, serta penjual obat-obatan murah melalui apotek desa,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan pendirian 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia untuk meningkatkan partisipasi ekonomi desa.
Selain itu, koperasi ini juga akan menjadi wadah utama penyaluran program nasional pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Wamenkop Ferry menekankan pentingnya sinergi antara Kopdes/Kel Merah Putih dengan data desa presisi untuk memastikan setiap program tepat sasaran.
“Melalui sinergi ini, pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah kemiskinan di desa secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S Deyang Meski menuturkan bahwa data resmi telah menunjukkan penurunan angka garis kemiskinan, karena itu BP Taskin menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat.
“Peran Kopdes/Kel Merah Putih juga sangat penting sebagai wadah pelaksanaan program pemberdayaan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, akademisi dari IPB diharapkan dapat membantu melakukan pembaruan dan verifikasi data kemiskinan secara akurat.
“Data yang selalu diperbarui harus disampaikan kepada pemerintah desa agar distribusi dana APBN tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia,” pungkas Nanik.
(Editor Aro)
