Washington AS – Baru dua minggu lalu, Amerika Serikat dan Prancis menuntut gencatan senjata segera selama 21 hari untuk menangkal invasi Israel ke Lebanon. Upaya itu digagalkan oleh pembunuhan pemimpin Hizbullah Syed Hassan Nasrallah oleh Israel, peluncuran operasi darat Israel pada 1 Oktober di Lebanon selatan, dan serangan udara Israel yang telah menewaskan sebagian besar pimpinan kelompok itu.
Setelah berminggu-minggu dilakukannya diplomasi intensif yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata antara Israel dan militan Hizbullah, Amerika Serikat telah menetapkan pendekatan yang sama sekali berbeda yakni membiarkan konflik yang sedang berlangsung di Lebanon berlanjut.
“Kami mendukung Israel melancarkan serangan ini untuk melemahkan infrastruktur Hizbullah sehingga pada akhirnya kami bisa mendapatkan resolusi diplomatik,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller dalam jumpa pers awal minggu ini.
Perubahan arah ini mencerminkan tujuan AS yang saling bertentangan, yaitu membendung konflik Timur Tengah yang terus berkembang sekaligus melemahkan Hizbullah yang didukung Iran
AS dan Israel akan mendapat keuntungan dari kekalahan musuh bersama – Hizbullah, yang digunakan Teheran untuk mengancam perbatasan utara Israel – tetapi mendorong perluasan kampanye militer Israel berisiko menimbulkan konflik yang lepas kendali.
Jon Alterman, mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengatakan AS ingin melihat Hizbullah melemah tetapi harus mempertimbangkan hal tersebut dengan risiko memprovokasi perang regional
Pertarungan terakhir Israel dengan Hizbullah dimulai ketika kelompok itu menembakkan rudal ke posisi Israel segera setelah serangan pada 7 Oktober 2023 oleh orang-orang bersenjata Hamas di Israel yang memicu perang Gaza. Hizbullah dan Israel telah saling tembak sejak saat itu.
Ketika perundingan gencatan senjata tidak langsung selama berbulan-bulan antara Israel dan Hamas tidak membuahkan hasil, Israel pada bulan September mulai meningkatkan pemboman terhadap Hizbullah dan melancarkan pukulan menyakitkan terhadap kelompok tersebut, termasuk meledakkan pager dan radio Hizbullah dari jarak jauh, melukai ribuan anggota kelompok tersebut
Setelah kematian Nasrallah – yang disebut AS sebagai ‘ukuran keadilan’ – Presiden AS Joe Biden kembali menyerukan gencatan senjata di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.
Pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap melancarkan invasi darat dan dalam beberapa hari AS telah mencabut seruannya untuk gencatan senjata dan menyatakan dukungannya terhadap kampanye sekutunya. Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah AS, mengatakan Washington memiliki sedikit harapan untuk menahan Israel dan melihat potensi manfaat dalam operasi tersebut.
“Hal itu tentu saja menciptakan momentum yang mungkin membuat pemerintah berpikir, Mari kita jadikan kebutuhan sebagai suatu kebaikan,” katanya, seraya menambahkan bahwa pejabat AS juga kemungkinan menyimpan pengaruh untuk mencoba dan membatasi pembalasan Israel atas serangan rudal balistik yang dilakukan Teheran minggu lalu.
Saat ini, tidak ada perundingan gencatan senjata yang berarti sedang berlangsung, kata sumber-sumber Eropa yang mengetahui masalah tersebut, seraya menambahkan bahwa Israel akan terus melanjutkan operasi mereka di Lebanon selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Dua pejabat AS mengatakan kepada Jurnalis bahwa itu mungkin saja batas waktunya. Bagi AS, kampanye Israel dapat membawa setidaknya dua manfaat. Pertama, melemahkan Hizbullah – milisi proksi Iran yang paling kuat – dapat mengekang pengaruh Teheran di kawasan tersebut dan menurunkan ancaman terhadap Israel dan pasukan AS.
Washington juga percaya bahwa tekanan militer dapat memaksa Hizbullah untuk meletakkan senjata dan membuka jalan bagi pemilihan pemerintahan baru di Lebanon yang akan menggulingkan gerakan milisi yang kuat, yang telah menjadi pemain penting di Lebanon selama beberapa dekade.
Jonathan Lord, mantan pejabat Pentagon yang sekarang bekerja di Pusat Keamanan Amerika Baru di Washington, mengatakan hal itu akan sulit dicapai.
“Di satu sisi, banyak warga Lebanon yang merasa terganggu dengan kehadiran Hizbullah di Lebanon. Namun di saat yang sama … perubahan ini dipaksakan kepada Lebanon melalui kampanye yang sangat keras,” kata Lord.(aro)
