Surabaya – Program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) berjalan merata untuk jenjang SMA dan SMK di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Alokasi anggaran untuk pendidikan setingkat SMA pada Tahun 2024 di era Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono meningkat menjadi Rp 1,3 triliun.
Sedangkan di era Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, besaran anggaran BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) dialokasikan di tahun 2019 sebanyak Rp 915,8 miliar.
“Dengan program TisTas semua bisa mengakses pendidikan tanpa harus terbebani biaya SPP. Sehingga generasi Jawa Timur menjadi generasi yang unggul dan hebat di Indonesia Emas,” ujar Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Sabtu (26/10/2024).
Dalam lima tahun terakhir, Pemprov Jatim telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7,1 trilliun untuk program TisTas.
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa program TisTas mulai digagas tahun 2019 dan berjalan hingga saat ini. Program ini sukses memberikan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa jenjang SMA dan SMK di Jatim.
“Komitmen yang diwujudkan dalam lima tahun ini adalah bagaimana kita menyiapkan generasi yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Maka penguatan SDM kita lakukan di semua lini, terutama yang ada di bawah kewenangan kami yaitu jenjang SMA dan SMK negeri,” tuturnya.
Mantan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) era Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ini menerangkan, pendidikan gratis berkualitas diwujudkan Pemprov Jatim melalui pengalokasian Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberikan pada seluruh sekolah SMA SMK dan Sekolah Khusus Negeri di seluruh Jawa Timur. Sedangkan untuk SMA/SMK swasta bersifat subsidi.
Tujuan pemberian BPOPP untuk pendanaan biaya operasional sekolah, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik. Dan juga untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
Secara rinci, besaran anggaran BPOPP dialokasikan di tahun 2019 sebanyak Rp 915,8 miliar, dan meningkat pada tahun 2024 dialokasikan sebanyak Rp 1,3 Trilliun.
“Dengan adanya program ini, para siswa dan wali murid tidak akan terbebani uang SPP. Dan sekolah juga bisa mengatur kebutuhan untuk operasi satuan pendidikan dengan mengelola dana BPOPP dengan tepat guna, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Adhy juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi perhatian besar Pemprov Jatim. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang selalu di atas 20 persen yang menjadi mandatory spending dari undang-undang.
“Tahun 2024 alokasi anggaran pendidikan kita mencapai 29,19 persen. Ini menjadi bukti komitmen kita untuk memperhatikan sektor pendidikan,” terbangnya.
Pj Gubernur Adhy menegaskan, Pemprov Jatim akan terus berupaya meningkatkan pembangunan SDM dengan menguatkan pendidikan Jawa Timur. Namun karena dengan wilayah Jatim yang begitu luas dengan 38 kabupaten kota, memang semua harus diatur demi terwujudnya pemerataan.
“Pemerataan akses pendidikan di seluruh kabupaten/kota terus menjadi prioritas kami, sehingga setiap daerah bisa berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan berdaya saing tinggi,” katanya.
“Tentunya hal ini juga didukung infrastruktur, tenaga pendidik, dan fasilitas belajar yang baik,” jelas Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. (roi)
