Surabaya – Guna meningkatkan pelayanan publik, Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto, melakukan audensi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, pada Selasa (14/1). Keduanya sepakat untuk bersinergi.
Haris Sukamto mengungkapkan bahwa transformasi besar-besaran sedang dilakukan, dengan fokus pada pembenahan kantor dan peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya.
“Tentunya proses ini berpotensi melemahkan kualitas pelayanan publik, sehingga kami berharap adanya sinergitas antara Kemenkumham dan Ombudsman dalam menangani pengaduan masyarakat,” ujar Haris.
Pria asal Tulungagung itu juga menekankan pentingnya pembentukan paralegal dan desa sadar hukum (DSH) untuk pembangunan hukum di desa. Sehingga diharapkan bisa tercipta pembangunan hukum dari desa.
“Pembangunan masyarakat yang sadar hukum sangat penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap hukum berjalan dengan baik,” jelasnya.
Agus Muttaqin, Kepala Ombudsman Jatim, menyambut baik dan menyarankan penggabungan program DSH dengan program Desa Anti Maladministrasi.
“Akan sangat baik jika proses pembangunan ini bisa berjalan beriringan, sehingga diperlukan sinergitas ke depannya,” harapnya.
Agus juga menyoroti pentingnya sinergi, terutama dalam mengawal pembangunan zona integritas (ZI) di Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, serta memperbaiki proses penanganan pengaduan.
Audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi Kemenkumham dan Ombudsman untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman Jatim ini dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkumham Jatim, termasuk Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum. (Humas Kemenkum Jatim)
Sejumlah pejabat eselon II Kemenkumham Jatim turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman Jatim, di antaranya para pelaksana tugas kepala kantor wilayah dari Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
(Aro)
