Surabaya – Permasalahan masyarakat miskin baru pasca bencana merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak sosial ekonomi yang signifikan.
Dalam Rapat Dinsos Jatim bertema Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, di Aula Gedung A Dinsos Jatim, Kamis (16/1/2025), Kepala Dinsos Jatim Dra. Restu Novi Widiani MM, menyampaikan masalah tersebut dihadapan Kepala Dinsos Kabupaten/Kota
Novi mengatakan, Dinsos bersama BPBD dapat bersama membentuk program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin baru akibat bencana dan berharap hasil kegiatan ini dapat disosialisasikan dalam rapat koordinasi (rakor) akbar bersama Menteri Sosial, pimpinan daerah, dan DPRD. Tujuannya adalah mendorong peningkatan dukungan, baik dalam bentuk kebijakan maupun alokasi anggaran yang memadai, bagi Dinsos Kabupaten/Kota.
“Dinsos memang sudah diperhitungkan anggarannya. Tetapi masih ada Dinsos Kabupaten/Kota yang miris anggarannya, padahal tanggung jawabnya sangat besar,” katanya.
Kadinsos jatim menambahkan, perlunya kerjasama dengan BPBD untuk mengetahui munculnya masyarakat baru paska bencana. Karena mereka yang langsung mengetahui di lapangan.
“Tapi saya lihat, ketika di lapangan, masalah penanganan pasca bencana masih tercecer, karena masalah ini memunculkan masyarakat miskin baru. Ini siapa yang mendata sampai proses bisnis bagaimana, saya ingin kita dengan BPBD mulai memikirkan ini,” imbuhnya.
(Aro)
