Solo – Dalam rapat terbatas (ratas) Kemenkop bersama Presiden Prabowo Subianto, Wamenkop Ferry Juliantono bersyukur mendapat tambahan anggaran untuk membantu koperasi sebesar Rp10 triliun ccccc akan disalurkan lewat Lembaga a Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM).
Hal tersebut disampaikan dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Tahun 2025 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).
“LPDB-KUMKM memberikan pembiayaan hanya 100 melalui koperasi, maka bagi para anggota Perpadi yang belum berkoperasi disarankan untuk segera dibentuk koperasi. Agar bantuan kredit hingga alat seperti dryer bisa segera diberikan,” ujarnya.
Ferry memastikan bahwa koperasi sedang dipersiapkan untuk masuk ke sektor industri menengah dan proses ini akan terus berjalan. Salah satu contohnya adalah di bidang pertanian, yaitu dengan memastikan stok beras selalu tersedia dari petani.
“Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, di targetkan tahun 2025 Indonesia tak akan impor beras lagi di tahun 2025. Konsekuensinya, maka harus secara cepat dan aktif memobilisasi pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” katanya.
Kemenkop memasukkan revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di berbagai daerah sebagai salah satu program prioritasnya. Upaya revitalisasi ini meliputi bantuan penyediaan dryer guna meningkatkan kualitas gabah.
“Kemudian, membantu Bulog agar menyerap gabah dari petani dengan beberapa standardisasi, sehingga petani mendapatkan harga juga yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Sementara, menurut data Kemenkop tahun 2023, ada 3.800 koperasi yang aktif di bidang pertanian, dengan total anggota 162.492 orang dan total nilai usaha Rp2,1 triliun.
Hal tersebut, menggambarkan koperasi yang bergerak di sektor pertanian memiliki potensi untuk terus berkembang, seiring dengan arah kebijakan Presiden Prabowo untuk lima tahun ke depan.
Presiden ingin Bulog bekerja lebih aktif lagi seperti dulu. Karena itu, Bulog ditugaskan membeli gabah dan beras langsung dari petani.
Selanjutnya, Ferry menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) akan segera diterbitkan guna mendukung skema penyaluran pupuk.
“Saat ini kami memiliki data ada sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi yang akan dilibatkan untuk menyalurkan pupuk. Sebelumnya terlalu banyak rantai, sehingga petani tak dapat pupuk dalam tepat jumlah dan tepat sasaran,” ungkap Ferry.
Karena itu, Wamenkop Ferry sangat berharap semua pihak membantu agar bantuan alat mesin dan pupuk berjalan lancar dan sebaik mungkin.
“Dengan begitu, Insya Allah kita akan punya gabah dan beras stok dalam negeri sendiri, hingga terwujudlah yang namanya swasembada pangan. Bahkan ke depan, bukan hanya di produk beras, tetapi juga di bahan pangan lainnya,” harap Ferry.
(Aro)
