Surabaya – Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mengubah kehidupan keluarga mereka.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi oleh Presiden.
Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa yang dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu (9/3) malam
“Intinya kami bersama seluruh Bupati Wali Kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jatim. Untuk itu hari ini secara khusus kami mengundang langsung Mensos RI dan Bapak Muhammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur untuk mendetailkan program SR ini,” ujar Khofifah.
Khofifah mengatakan, Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sehingga diharapkan anak-anak yang sekolah di sini dapat memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya dan membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik.
“Sekolah Rakyat adalah upaya memutus rantai kemiskinan melalui bidang pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Khofifah.
Untuk itu, Khofifah meminta Bupati dan Wali Kota se-Jatim untuk menyiapkan apa saja hal yang dibutuhkan dalam membuat Sekolah Rakyat di masing-masing wilayahnya. Terutama terkait penyediaan lahan atau lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.
“Karena ini konsepnya _boarding school_ atau sekolah asrama mulai SD, SMP, dan SMA, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Atau bisa juga merevitalisasi aset existing yang telah ada baik milik Pemda, BUMN atau Perguruan Tinggi. Jadi mohon Bupati Walikota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat,” terang Khofifah.
“Mohon juga segera melakukan rakor di tingkat implementatif khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk segera menindaklanjuti skema lanjutan Sekolah Rakyat,” imbuh dia.
Lebih lanjut, selain Sekolah Rakyat, rakor bersama Menteri Sosial juga terkait implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai basis data induk yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia.
“Untuk itu penting bagi kita untuk memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal di Jatim, termasuk kabupaten/kota. Kami berharap nanti bisa didetailkan lagi. Ini semua tentunya demi kelancaran _ground check_ dan pemutakhiran data,” terang Khofifah.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa Sekolah Rakyat rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target 100 SR.
“Tahun ini akan dimulai 100 sekolah baik di tingkat SD, SMP dan SMA dengan konsep _boarding school_. Saat ini sudah tersedia 40 SR, dengan memanfaatkan aset Kemensos, Pemda, perguruan tinggi dan aset pemerintah lain,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan bahwa dalam penanganan peningkatan kesejahteraan sosial, Kemensos telah membagi dalam beberapa desil kemiskinan. Dan yang menjadi target adalah desil 1 hingga desil 3. Desil 1 merupakan kategori masyarakat miskin ekstrem, desil 2 miskin dan desil 3 adalah masyarakat yang rentan.
“Yang akan menjadi sasaran kita adalah desil 1 miskin ekstrem, desil 2 miskin dan desil 3 yang rentan,” kata Gus Ipul.
Sebelumnya, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh mengatakan bahwa Sekolah Rakyat ini nantinya akan mengutamakan pendidikan formal dan pendidikan karakter.
“Pendidikan itu paling bagus, teruji, terpuji dan terbukti memutus mata rantai kemiskinan. Kita harus punya tekad. Menjangkau yang belum terjangkau. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa Sekolah Rakyat berbentuk asrama, karena kita ambil kompetensi dan karakter,” pungkas dia.
Turut hadir Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim. (Aro)
