Jakarta – Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta didatangi oleh tiga orang tak dikenal pada Minggu (16/3/2025) dini hari, beberapa jam setelah mereka melakukan aksi “geruduk” rapat tertutup antara Komisi I DPR RI dan TNI di sebuah hotel mewah di Jakarta.
Menurut keterangan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus, kedatangan orang tak dikenal tersebut diduga sebagai bentuk teror terkait aksi mereka sebelumnya. Dari rekaman CCTV, terlihat tiga orang pria berpakaian gelap datang dan menekan bel kantor KontraS berulang kali tanpa tujuan yang jelas.
“Kami menduga ini adalah bentuk intimidasi dan teror terkait aksi kami mengkritisi pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik,” ujar Andrie.
Sebelumnya, KontraS bersama sejumlah aktivis masyarakat sipil lainnya melakukan aksi mendatangi hotel tempat rapat pembahasan RUU TNI berlangsung. Mereka menuntut agar pembahasan RUU tersebut dihentikan karena dinilai berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI dan mengancam demokrasi.
Rapat antara Komisi I DPR RI dan TNI tersebut memang berlangsung tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk KontraS, yang menilai bahwa pembahasan RUU yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya dilakukan secara transparan dan partisipatif.
Dari video ig kontras, dua orang massa aksi tiba depan ruang rapat Komisi I DPR dan pemerintah sekitar pukul 17.49 WIB.
Mereka membentangkan poster di dalam ruang rapat dan menyuarakan protes terhadap proses Revisi UU TNI yang dinilai tertutup.
“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” katanya.
Tak lama, sejumlah petugas keamanan langsung menarik Andrie dan rekannya keluar ruangan dan langsung menutup pintu serta mengamankan lokasi rapat.
KontraS berencana melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan meminta perlindungan atas keamanan para staf dan kantor mereka. Mereka juga menegaskan tidak akan gentar dalam menyuarakan kritik terhadap RUU TNI dan akan terus mengawal proses pembahasannya. (Aro)
