Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjaga kepercayaan pasar di tengah gejolak yang terjadi di pasar modal.
Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Lelang Surat Utang Negara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (18/3/2025).
Sri Mulyani menyoroti isu-isu spesifik di dalam negeri yang memengaruhi pergerakan perusahaan, terutama yang terkait dengan BUMN. Ia menekankan bahwa manajemen BUMN bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Tentu manajemen dari BUMN-BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat. Sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut,” tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang go public memiliki kewajiban untuk terus memperbarui informasi kepada pasar. Hal ini penting agar pasar dapat melakukan penilaian (assessment) terhadap valuasi perusahaan secara adil dan baik.
“Saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market. Sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama,” jelas Sri Mulyani.
Di tengah kondisi pasar yang tidak stabil, Sri Mulyani menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati (prudent) dan kredibel.
“Kami ingin menegaskan kepada teman-teman media, para pelaku pasar, Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara prudent dan kredibel,” ungkap Sri Mulyani.
Pernyataan Sri Mulyani ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pasar dan memberikan kepastian mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. (Aro)