Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) menggelar Bazar Ramadan Delight Market. Acara ini bertujuan untuk menampilkan dan memasarkan produk-produk koperasi binaan DWP dan Kemenkop kepada masyarakat secara luas.
Bazar Ramadan Delight Market diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari hari ini hingga 21 Maret 2025.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi inisiatif DWP Kemenkop dalam penyelenggaraan acara ini. Menurutnya, bazar ini merupakan media strategis untuk membantu memasarkan produk-produk koperasi dari seluruh Indonesia.
“Mudah – mudahan Bazar ini menjadi tradisi yang terus menerus kita laksanakan, kalau bisa di tahun – tahun berikutnya bisa lebih besar apalagi setelah adanya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih,” kata Menkop Budi Arie usai membuka secara resmi Bazar di Lobby Kemenkop, Rabu (19/03).
Dalam acara Bazaar ini juga digelar berbagai kegiatan seperti pasar murah, fashion show dan aksesoris produk dari koperasi hingga kegiatan santunan kepada kaum dhuafa. Sedikitnya terdapat 56 tenant dari anggota koperasi yang turut memeriahkan acara Bazar tersebut.
Menkop Budi Arie berharap nantinya produk-produk Kopdes Merah Putih dapat menjadi primadona dalam setiap bazar atau kegiatan apapun di lingkungan pemerintah. Dia optimis melalui program pembentukan Kopdes tersebut perekonomian masyarakat di desa akan terangkat lebih tinggi sehingga kontribusi desa terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dapat lebih tinggi.
“Kopdes ini tujuannya untuk mendongkrak perekonomian rakyat bawah, mendongkrak ekonomi desa sebab kalau di desa makmur daya beli akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi,” harapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis untuk mendukung ketahanan pangan hingga kesejahteraan masyarakat sehingga pembentukan Kopdes Merah Putih ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak untuk memastikan peran desa terhadap perekonomian nasional semakin besar.
“Koperasi desa ini hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum,” kata Menkop Budi Arie. (Aro)
