siginews-Jombang – Puluhan buruh Jombang yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Jombang Peduli (GAS JP) memilih aksi protes jalanan, bukan Jalan Sehat. Ia menyuarakan ketertindasan yang mereka hadapi pada perayaan Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan May Day 2025 ini.
Wakil Ketua Gabungan Aliansi Jombang Peduli (GAS JP) Hadi Purnomo mengatakan pilihan untuk aksi jalanan dilakukan sebagai anti dari acara yang digelar oleh Pemkab Jombang. Kegiatan jalan sehat dengan berbagai doorprize adalah bentuk pengkelabuhan kenyataan nasib buruh.
“Ini pengkelabuhan pemerintah, bahwasanya kita diajak jalan sehat supaya para buruh terbuai oleh dangdutan, hadiah-hadiah yang mereka berikan,” ucap Hadi Purnomo kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).
Pantauan lapangan buruh menggelar orasi menggunakan satu unit mobil komando beserta sejumlah atribut aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jombang. Tak nampak wakil rakyat menjumpai pada massa pendemo.
Hadi Purnomo menyayangkan Acara jalan sehat pemerintah, karena acara dangdutan tersebut mengkelabui buruh, mengabulkan seolah-olah Jombang tidak ada masalah perburuhan.
“Disisi lain banyak buruh yang tertindas, banyak buruh yang mengeluh, dan buruh yang ter PHK,” ujar Ketua Serikat Buruh Playwood Jombang (SBPJ).
Ia merinci sudah banyak kasus yang pihaknya laporkan ke Dinas Tenagakerja (Disnaker) dan penegak hukum namun tidak ada tindakan.
“Itulah buruh, dengan aksi unjuk rasa damai adalah untuk menyampaikan bahwa Jombang untuk perburuhan tidak aman-aman saja, banyak pekerja yang ter PHK, banyak pekerja kehilangan mata pencahariannya,” bebernya.
Detailnya, Hadi menyebut jika masih banyak perusahaan yang menggaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Untuk yang menggaji sesuai UMK hanya 30 persen perusahaan di Jombang, sisanya membayar dengan konsep harian dan borongan dikisaran Rp 40 ribu, Rp 50 ribu jauh dibawah UMK,” jelasnya.
Lanjutnya, “Miris sekali nasib buruh di Jombang,”
(Pray/Editor Aro)
