siginews-Jakarta – Kekhawatiran publik soal tumpang tindih Kopdes/Kel Merah Putih dengan Bumdes dijawab oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Kerja (Raker) Kemenkop dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Kamis (15/05).
Wamen Ferry memastikan bahwa Kopdes tidak akan mematikan Bumdes, melainkan memperkuat posisinya sebagai mitra kerja dalam pembangunan ekonomi desa. Wamenkop juga menjelaskan bahwa mekanisme dan pendampingan akan disiapkan untuk memitigasi risiko penyaluran modal kerja.
“Kami sudah memitigasi dan potensi risiko yang banyak dikhawatirkan banyak pihak terutama dalam hal penyaluran modal kerja. Ini ada mekanisme yang akan diikuti oleh Kopdes/ Kel Merah Putih dan dari Kemenkop juga akan mendampingi mereka untuk menjalankan kegiatan operasionalnya,” kata Wamen Ferry.
Selain itu, Wamen Ferry optimis bahwa Kopdes/Kel Merah Putih akan memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kopdes/Kel ini diharapkan mampu memangkas peran tengkulak, pinjaman online ilegal, dan rentenir, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dioptimalkan untuk meningkatkan ekonomi anggota.
Untuk mencegah potensi kecurangan dan salah kelola, Wamenkop menyebutkan adanya kesepakatan dengan Kejaksaan Agung. Berdasarkan studi kelayakan, Kopdes/Kel Merah Putih diprediksi akan menghasilkan keuntungan.
“Kita sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak termasuk dengan Kejaksaan Agung untuk menjaga dari awal potensi fraud atau miss management. Berdasarkan Fisibility Study, Kopdes/ Kel ini cenderung akan untung,” katanya.
Sementara, Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi memastikan bahwa seluruh anggota DPD dari 38 Provinsi bertekad untuk mendukung penuh pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih.
DPD RI juga mengapresiasi semangat dari pemerintah untuk mengembalikan ruh koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian nasional berbasis gotong royong dan kekeluargaan.
“Kami dari DPD sangat mendukung dan ingin tahu seperti apa koperasi yang digagas oleh Presiden ini. Kami di masing – masing daerah semuanya siap mendukung mulai dari pembentukan hingga pengawasan,” ujar Ahmad Nawardi.
Pada saat yang sama, anggota DPD RI Darmawati A. Gani menambahkan bahwa pemerintah perlu mempertegas mitigasi risiko agar potensi permasalahan di masa mendatang dapat diminimalisir. “Kemenkop juga diharapkan terus melakukan pengawasan agar keberadaan Kopdes/ Kel Merah Putih,” ucapnya.
(Editor Aro)
