siginews-Jombang – Sebuah proyek infrastruktur di Desa Kepuh Kajang, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, kini menjadi sorotan tajam warga. Bukan karena keberhasilannya, tapi karena proyek lapangan bola senilai Rp700 juta itu belum juga bisa digunakan.
Lapangan yang digadang-gadang menjadi pusat aktivitas olahraga masyarakat desa, kini justru terbengkalai. Rumput liar menjalar, tak ada garis lapangan, tak ada aktivitas. Yang tersisa hanya tanda tanya besar: kemana perginya ratusan juta rupiah itu?
Seorang tokoh masyarakat, sebut saja Tomas, mengaku geram melihat kondisi proyek yang dinilai jauh dari harapan.
“Lapangan masih dalam tahap pemeliharaan? Pemeliharaan macam apa itu? Rumput tumbuh liar, tidak ada tanda-tanda dikelola. Ini bukan pemeliharaan, ini pembiaran,” sindirnya tajam.
Menurut penelusuran, proyek pembangunan lapangan bola ini menyerap anggaran Rp500 juta dari tahun 2023, ditambah Rp200 juta di 2024, dengan total dana Rp700 juta. Namun kenyataan di lapangan justru memperlihatkan hasil yang mengecewakan. Masyarakat pun mulai mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut.
“Seharusnya akhir 2023 atau awal 2024 sudah bisa digunakan. Tapi ini malah tambah parah. Sebelum dibangun, lapangan ini ramai dipakai warga dan desa tetangga. Sekarang? Mati total,” lanjut Tomas.
Kritik serupa dilontarkan warga lokal lain yang menyebut bahwa proyek ini justru menghilangkan fasilitas publik yang sebelumnya sangat aktif digunakan.
“Kami rutin bermain bola di sini. Setiap sore selalu ramai. Tapi sejak proyek ini dimulai, lapangan justru dikunci rapat. Uang Rp700 juta harusnya bikin stadion mini, bukan lapangan kosong berumput liar,” kata seorang warga dengan nada kecewa.
Tak sedikit warga yang mulai mencium aroma ketidakwajaran. Isu penggelembungan anggaran (mark-up) dan pemotongan proyek oleh oknum tertentu mulai dibicarakan. Dugaan ini semakin menguat lantaran tidak ada kejelasan dari pihak pemerintah desa.
Tim media telah mencoba menghubungi Kepala Desa Kepuh Kajang melalui sambungan WhatsApp untuk mengklarifikasi persoalan ini. Namun hingga berita ini ditayangkan, tidak ada respons atau pernyataan resmi yang diberikan.
Kondisi ini semakin memunculkan pertanyaan publik. Apakah proyek ini benar-benar untuk rakyat, atau sekadar proyek akal-akalan?
Warga berharap inspektorat daerah dan aparat penegak hukum turun tangan segera. Proyek dengan dana besar namun tanpa hasil nyata patut diperiksa, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.
(Pray/Editor Aro)
