siginews-Madiun – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menggelar kunjungan Reses di Kabupaten Madiun pada Minggu malam (8/6). Bertempat di halaman Pondok Pesantren Angkreng, Desa Nglames, kegiatan ini menjadi wadah bagi senator untuk mendengar langsung aspirasi dari kelompok tani setempat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan kelompok tani, termasuk Ketua Kelompok Tani Wetan Kali (Timur Sungai) dan Kulon Kali (Barat Sungai) Nglames.
Dalam dialog terbuka, Suroso, wakil dari kelompok tani, menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Fokus utama keluhan mereka adalah dampak perubahan iklim dan infrastruktur pertanian yang belum memadai.
Suroso menjelaskan, para petani di Nglames dan sekitarnya sering menderita kerugian besar akibat cuaca ekstrem dan banjir musiman. Air sungai yang meluap dari wilayah Kota Madiun kerap merendam area pertanian, merusak tanaman, dan mengganggu jadwal tanam, menyebabkan kerugian signifikan bagi petani.
“Setiap kali hujan besar, air dari kota masuk melalui sungai di desa kami. Irigasi tidak lancar, dan tanggul yang jebol sejak beberapa tahun lalu tak kunjung diperbaiki. Kami sudah melapor ke DPRD Kabupaten, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” keluh Suroso.
Selain masalah banjir, para petani juga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait infrastruktur penunjang produksi pertanian. Salah satunya adalah permintaan pengadaan gudang penyimpanan pupuk dan benih. Selama ini, pupuk dan benih disimpan di rumah warga, yang dinilai kurang aman dan tidak efisien.
“Kami juga butuh alat pengering padi. Saat musim panen tiba, apalagi di musim hujan, harga gabah jatuh. Kalau bisa disimpan dan dikeringkan dulu, kami bisa mendapat harga lebih baik. Minimal satu mesin pengering berkapasitas 5 ton per kelompok tani,” ujar Suroso.
Permintaan lain yang disampaikan adalah alat pertanian seperti bajak, serta bantuan untuk mengembangkan peternakan sapi. Hal ini muncul karena lahan yang biasanya disewa petani kini banyak yang dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Akibatnya, luas lahan garapan berkurang signifikan.
Suroso juga mengeluhkan tidak adanya subsidi listrik untuk petani. Menurutnya, untuk musim tanam ke-3 (MT 3), ia bisa menghabiskan pulsa listrik hingga Rp18 juta per musim tanam, karena masuk kategori pelanggan bisnis.
“Dengan kondisi seperti ini, margin keuntungan musim tanam ke-3 sangat tipis. Kami biasanya menahan hasil panen selama dua bulan agar harga naik seribu per kilogram. Tapi tanpa dryer, ini sulit dilakukan,” jelasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, LaNyalla menyatakan keprihatinannya atas berbagai persoalan yang dihadapi petani Madiun. Ia menegaskan bahwa sebagian besar masalah yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal pengelolaan irigasi dan DAS tingkat kabupaten dan provinsi.
“Saya akan segera berkordinasi dengan Gubernur Jawa Timur agar ada langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir dan irigasi ini. Tugas kami di DPD adalah mengawal aspirasi dari daerah agar sampai ke pemerintah pusat maupun provinsi,” kata LaNyalla.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, perubahan pola hujan, suhu yang meningkat, dan cuaca ekstrem sudah jelas mempengaruhi produksi dan pendapatan petani.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata. Mulai dari subsidi listrik untuk petani, penyediaan alat produksi, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. Jangan biarkan petani berjuang sendiri,” tegas Ketua DPD RI ke-5 itu.
LaNyalla juga mendorong petani untuk terus menyuarakan aspirasinya dan tidak ragu berkomunikasi dengan wakil-wakil daerah. “DPD RI adalah rumah besar bagi aspirasi daerah. Kami akan terus memperjuangkan kebutuhan dasar petani agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkasnya.
(Editor Aro)
