LSetiap buruh menerima BLT sebesar Rp1.325.900 yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing buruh yang bekerja di pabrik rokok di lintas wilayah tempat tinggal.
siginews-Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bukan sekadar distribusi dana biasa. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pekerja, khususnya mereka yang berkecimpung di industri tembakau.
“BLT ini bukan sekadar distribusi dana. Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan bahwa dana DBHCHT betul-betul kembali kepada mereka yang berjasa menjaga industri ini tetap hidup,” ujar Khofifah saat menyalurkan BLT pada Jumat (4/7).
Pemberian bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 5,57 miliar untuk 4.207 buruh pabrik hasil tembakau berpusat di PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2 Surabaya.
Detailnya anggaran BLT tersebut disalurkan untuk lima perusahaan, yakni untuk 2.592 buruh PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2, untuk 1.142 buruh buruh PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 1, untuk 320 buruh dari PT Gelora Djaja, untuk 87 buruh dari PT Pabrik Sigaret Sriwidjaja, serta 66 buruh dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk.
Setiap buruh menerima BLT sebesar Rp1.325.900 yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing buruh yang bekerja di pabrik rokok di lintas wilayah tempat tinggal.
Lebih lanjut, Khofifah menegaskan, keberhasilan penyaluran BLT DBHCHT ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, pihak perusahaan, Dinas Tenaga Kerja an Dinas Sosial provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat penting agar proses penyaluran dapat berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai jadwal.
“Jangan sampai bantuan ini berhenti sebagai program tahunan yang sekadar selesai dalam penyaluran tunai. Harus ada kesinambungan melalui pelatihan keterampilan, penguatan layanan kesehatan, peningkatan standar keselamatan kerja, hingga pendidikan vokasi bagi keluarga buruh,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa keberpihakan anggaran melalui BLT DBHCHT ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja sektor industri hasil tembakau.
Dengan posisi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan konsumsi dan produksi hasil tembakau terbesar di Indonesia, maka sudah seharusnya kontribusi fiskal dari sektor ini dikembalikan secara adil kepada masyarakat yang menggantungkan hidup di dalamnya.
“Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal keadilan. Kita ingin setiap tetes keringat buruh mendapat pengakuan dan perhatian. DBH CHT harus memberi manfaat langsung, bukan hanya bagi industri, tapi bagi manusia yang menghidupi industri itu,” tegas Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini.
Khofifah pun mengajak para pelaku industri hasil tembakau untuk ikut ambil bagian dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan buruh yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah agar kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi beban negara, tetapi menjadi komitmen bersama.
Ucapan terima kasih juga disampaikannya kepada jajaran manajemen perusahaan yang telah memfasilitasi dan mendukung kelancaran penyaluran bantuan, serta kepada para buruh yang selama ini telah bekerja dengan semangat dan loyalitas tinggi dalam mendukung pertumbuhan industri.
“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih kepada para buruh atas kerja kerasnya. Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan bahwa setiap pengabdian dan kontribusi Anda mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak,” tandasnya.
Sebagai informasi, total penyaluran BLT DBHCHT lintas wilayah pada tahun 2025 ini menjangkau 15.000 buruh di 31 kabupaten/kota se-Jawa Timur, yang tersebar di 182 perusahaan rokok, dengan total bantuan mencapai Rp19.888.500.000.
(Editor Aro)
