siginews-Jombang – Pasca-kasus korupsi yang menimpanya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan bergerak cepat melakukan pembenahan. Di bawah arahan Direktur baru, Agus Mujiono, perusahaan ini kini beralih strategi.
Usai panen kopi dan cengkeh, lahan Perumda langsung difokuskan untuk menanam komoditas tembakau dan semangka. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan keuangan dan mendorong sistem budidaya yang lebih produktif dan berkelanjutan.
“Kami menerapkan model agroforestri terpadu dengan sistem blok untuk membagi jenis tanaman sesuai karakteristik lahannya. Ini untuk mengurangi risiko dan meningkatkan hasil,” kata Agus Mujiono, saat dikonfirmasi pada Kamis (17/7/2025).
Pemilihan tembakau dinilai tepat, mengingat tanaman ini memiliki siklus tanam yang relatif cepat dan permintaan pasar yang cukup stabil. Sementara semangka dijadikan tanaman sela yang bisa memberi hasil dalam waktu singkat, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Menurut Agus, keberlanjutan dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk menjadikan Panglungan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan bebas dari praktik korupsi.
“Prinsip kami sederhana: jangan ada lahan yang menganggur. Semua harus diberdayakan untuk memberi manfaat nyata, baik secara ekonomi maupun sosial,” tegasnya.
Agus juga memastikan bahwa seluruh hak karyawan yang sempat tertunda akibat masalah sebelumnya, kini sudah dipenuhi. Ia menyebut hasil panen sebelumnya, meski tidak maksimal, cukup untuk membayar gaji 10 pegawai aktif berkat penghematan biaya operasional dan sistem pemasaran langsung tanpa perantara.
Langkah-langkah cepat dan terukur ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Jombang, Warsubi, yang menekankan pentingnya keberpihakan pada kesejahteraan pegawai dan kinerja profesional.
Ke depan, Agus berharap Panglungan dapat menjadi contoh BUMD yang mampu bangkit dari keterpurukan, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan petani lokal.
“Yang kami bangun bukan hanya produksi, tapi juga kepercayaan masyarakat. Panglungan harus menjadi bukti bahwa reformasi bisa dilakukan dan hasilnya bisa dirasakan langsung,” pungkas Agus.
(Editor Aro)
