siginews-Paris – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, akan mengumumkan keputusannya untuk mengakui negara Palestina.
Langkah ini, yang akan diresmikan pada pertemuan Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang, dipandang sebagai respons atas kemarahan internasional terhadap pembatasan bantuan kemanusiaan yang diterapkan Israel di Gaza.
Namun, dampaknya terhadap perang melawan Hamas di wilayah tersebut diperkirakan tidak akan langsung terasa.
Dalam unggahan media sosial pada Kamis malam, Macron menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan “komitmen bersejarah Prancis untuk perdamaian yang adil dan abadi.”
Reaksi Keras Israel dan Kebuntuan Negosiasi
Keputusan Macron segera menuai kritik tajam dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Netanyahu secara konsisten menolak status kenegaraan Palestina, sebuah posisi yang semakin mengeras sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 yang memicu konflik.
Melalui unggahan media sosialnya, Netanyahu menyatakan bahwa “langkah seperti itu menguntungkan teror dan berisiko menciptakan proksi Iran lainnya, seperti yang terjadi di Gaza.”
Bentrokan diplomatik ini terjadi di tengah kebuntuan perundingan gencatan senjata Gaza. Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menarik tim negosiasi mereka dari Qatar setelah putaran terakhir perundingan tidak langsung dengan Hamas tak membuahkan hasil.
Presiden AS, Donald Trump, menuduh kelompok yang didukung Teheran tersebut—yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Washington—tidak menginginkan kesepakatan yang akan berujung pada pemulangan sandera yang tersisa.
“Saya selalu mengatakan 10 atau 20 tahun terakhir akan menjadi yang terberat, karena Hamas tahu apa yang terjadi ketika mereka tidak memiliki alat tawar-menawar,” kata Trump kepada wartawan pada Jumat sebelum bertolak ke Skotlandia.
Hamas sendiri membela diri, menyatakan pihaknya telah menunjukkan “fleksibilitas tinggi” dan “bersemangat untuk melanjutkan negosiasi.” Namun, dengan utusan khusus AS Steve Witkoff dan Netanyahu yang kini mempertimbangkan “opsi alternatif” untuk membebaskan sandera, masa depan perundingan gencatan senjata masih diselimuti ketidakpastian.
Amarah Internasional atas Krisis Kemanusiaan Gaza
Macron, bersama beberapa pemimpin dunia lainnya, semakin geram dengan tindakan militer Israel di Gaza dan pembatasan akses bantuan ke wilayah tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa 2,1 juta penduduk Gaza berisiko kelaparan. Banyak laporan menguraikan kondisi memprihatinkan, seperti bayi-bayi kurus kering, anak-anak yang berdesakan dalam antrean sup, dan orang-orang yang berebut karung tepung. Ironisnya, banyak warga juga dilaporkan tewas ditembak di lokasi distribusi makanan.
Merespons tekanan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Jumat menyatakan akan mengizinkan negara asing mengirimkan bantuan ke Gaza.
Langkah Simbolis Prancis dan Respon Eropa
Prancis akan menjadi negara pertama dalam Kelompok Tujuh (G7) yang mengakui Palestina. Meskipun langkah ini merupakan kemenangan simbolis bagi perjuangan Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun, Prancis sendiri tidak memiliki pengaruh politik atau militer yang signifikan di Timur Tengah.
“Macron tidak pernah berpura-pura bisa mengakhiri perang dan menyadari bahwa hanya AS yang bisa menghentikan kengerian di Gaza,” kata Rym Momtaz, pemimpin redaksi blog Strategic Europe di Carnegie Europe.
Namun, ia menambahkan, “sementara situasi kemanusiaan di Gaza memburuk dengan cepat, Macron justru menjegal Eropa dan G-7 di hadapan opini publik.”
Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer—yang menghadapi desakan dari anggota senior pemerintahannya sendiri untuk bertindak lebih tegas—pada Kamis mengatakan bahwa “kenegaraan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina” dan gencatan senjata akan menempatkan Inggris “di jalur” menuju pengakuan.
Meskipun tidak menyebutkan jangka waktu, Starmer berencana mengadakan pembicaraan dengan Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz mengenai situasi Gaza pada Jumat.
Sementara, Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius, menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan, namun mengatakan pengakuan negara Palestina akan menjadi langkah terakhir. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia termasuk di antara negara-negara Barat yang telah mengakui Palestina.
Upaya Diplomatik dan Ketiadaan AS
Para pejabat Prancis secara pribadi mengklaim bahwa dorongan Macron untuk pembentukan negara Palestina, yang dimulai tahun lalu, telah berdampak positif—termasuk semakin mengisolasi dan melemahkan Hamas.
Kepala Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahkan mengatakan kepada Macron bahwa ia akan menuntut pelucutan senjata kelompok saingannya dan pembebasan semua sandera Israel di Gaza. Namun, Otoritas Palestina, yang memerintah sebagian wilayah Tepi Barat, diketahui tidak memiliki pengaruh atas Hamas maupun Gaza.
Beberapa pemerintah Eropa juga mempertimbangkan sanksi perdagangan dan pembatasan penjualan senjata ke Israel, namun keputusan tersebut terhambat karena kurangnya konsensus.
Di Irlandia, anggota parlemen sedang membahas rancangan undang-undang untuk melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Selain itu, Macron sebelumnya mencoba menyelenggarakan konferensi dengan Arab Saudi di New York pada Juni untuk mendorong pembentukan negara Palestina, meskipun konferensi tersebut dibatalkan menyusul serangan udara Israel terhadap Iran pada bulan yang sama.
Kini, para pejabat Prancis dan Saudi diperkirakan akan memimpin konferensi serupa minggu depan di New York untuk membahas pembentukan negara Palestina. Departemen Luar Negeri AS pada Kamis menyatakan bahwa AS tidak akan hadir.
Dalam upaya meredakan reaksi keras tersebut, para pejabat Prancis berupaya mempertahankan dialog dengan rekan-rekan mereka di AS dan Israel. Seorang ajudan senior Macron bahkan telah melakukan perjalanan ke Washington dalam beberapa hari terakhir untuk bertemu dengan para penasihat Trump, menurut sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut.
Meski demikian, dalam komentarnya pada Jumat di Washington, Trump cenderung menganggap langkah Macron tidak penting. “Lihat, dia orang yang berbeda,” kata Trump. “Dia pemain tim, kurang lebih. Tapi kabar baiknya, apa pun yang dia katakan tidak penting.”
(Editor Aro)
