siginews-Jakarta – Unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8), berlangsung memanas. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan semprotan air untuk membubarkan massa yang memprotes kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, di saat banyak buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Demonstrasi yang diikuti oleh berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan buruh, menyoroti ketimpangan ekonomi yang dirasakan.
Mereka mempertanyakan mengapa anggota DPR bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang nilainya melebihi Rp100 juta per bulan, sementara masyarakat menghadapi kesulitan.
Di tengah kericuhan, salah seorang demonstran berteriak, “Pak, yang ditembak harus anggota DPR, bukan kami!” Teriakan ini menunjukkan kekecewaan mendalam atas respons represif yang mereka terima. Aksi saling lempar pun terjadi, membuat situasi semakin tidak terkendali.
Sejumlah pengunjuk rasa yang terkena gas air mata tampak panik, batuk-batuk, dan mencari perlindungan. Mereka terus berupaya merangsek menuju Gedung DPR, bahkan ada yang mencoba menerobos jalan tol.
Suara Rakyat di Tengah Kebijakan yang Memberatkan
Seorang mahasiswa (D), hadir sebagai warga negara Indonesia yang merasa negaranya sedang jatuh. Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan banyak orang.
“Apakah kita bisa menerima di saat masyarakat kena PHK, gaji anggota DPR justru puluhan sampai ratusan juta?” tukasnya, mewakili kekecewaan banyak pihak.
Sementara, seorang buruh pabrik berusia 46 tahun dari Cikarang, yang sengaja membolos, juga menyampaikan kemarahannya. “Begitu saya tahu [anggota] DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah,” ucapnya, mencontohkan banyak rekan kerjanya yang terkena PHK.
Di lokasi, para demonstran meneriaki petugas dengan nada protes. “Kalian digaji pakai uang kami!” teriak salah satu pendemo.
Merespons aksi ini, Ketua DPR Puan Maharani mengimbau agar saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi.
Ia menyatakan DPR akan menampung semua masukan demi perbaikan kinerja.
“Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu kita sama-sama bicarakan, kita sama-sama perbaiki,” ujar Puan usai menerima penghargaan tanda jasa dari Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta aparat tidak bersikap represif dan lebih mengedepankan cara persuasif.
“Saya mohon sekali untuk aparat, kami harapkan juga tidak represif sehingga suasana lebih kondusif, lakukan cara-cara yang lebih persuasif,” ujar Aria dalam rapat kerja di Gedung DPR.
(Editor Aro)
