siginews-Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah menyatakan kesepakatan untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi situasi kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Sabtu (30/8).
Gus Yahya menjelaskan bahwa dialog yang berlangsung membahas dan bersepakat mengatasi bersama permasalahan bangsa.
“Kami bersepakat untuk bersama-sama bahu membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, serta mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang,” ujar Gus Yahya.
Gus Yahya juga mengumumkan bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan ormas-ormas Islam di Istana Negara, dengan harapan dapat merumuskan kesepakatan bersama untuk menjaga stabilitas nasional.
“Mudah-mudahan dari sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam sebagai perwakilan dari umat Islam di Indonesia,” jelasnya.
Senada dengan itu, Haedar Nashir menambahkan bahwa pertemuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara Presiden Prabowo dan ormas-ormas Islam. Mereka sepakat bahwa persatuan dan keutuhan bangsa harus dijaga.
“Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini, dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” kata Haedar.
Ia mengatakan, pertemuan Pimpinan Ormas Islam dengan Kepala Negara berjalan selama tiga jam.
“Kami selama tiga jam tadi berdialog dan kami juga memberi masukan serta pandangan,” kata Haedar, lewat YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (30/8/2025).
Haedar juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasi dengan penuh tanggung jawab dan menghindari kekerasan yang dapat merusak persatuan bangsa.
“Kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tutupnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Ketua MPR Ahmad Muzani beserta sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih. Adapun tokoh organisasi lainnya yang hadir, yaitu:
1. Ketum Dewan Dakwah, Adian Husaini
2. Ketum AQL, Bachtiar Nasir
3. Ketum Mathalul Anwar, Embay Mulya Syarief
4. Ketum Al-Irsyad Al-Islamiyah, Faisol Nasar Madi
5. Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva
6. Ketum PP Persatuan Islam, Jeje Zainuddin
7. Ketum Al Wasliyah, Masyhuril Khamis
8. Ketum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin
9. Ketum Hidayatullah, Nashirul Haq Marling
10. Ketum PUI, Raizal Arifin, S.S., M. Sos
11. Ketum PERTI, Syarfi Hutauruk
12. Ketum KBPII, Nasrullah
13. Waktum PBNU, Amin Said Husni
14. Ketua LKKS PP Muhammadiyah, Fajar Riza Ul Haq
15. Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti
16. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf
17. Sekjen Mathalul Anwar, Babay Sujawandi
18. Sekjen Hidayatullah, Candra Kurnianto
19. Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono
20. Sekjen PP Persatuan Islam, Haris Muslim
21. Sekjen PUI, Kana Kurniawan
22. Sekjen IKADI, Khairan M. Arif
23. Sekjen Al-Irsyad Al-Islamiyah, Muhammad Halim Bakhabazy
24. Sekjen Wahdah Islamiyah, Syaibani Mujiono
25. Sekjen PERTI, Undrizon
26. Sekjen PP KBPII, Asep Efendi
27. Sekjen Dewan Dakwah, Avid Solihin
28. DPP Al Ittihadiyan, Agus Wicaksono
(Editor Aro)
