- Presiden Donald Trump mencabut perlindungan serikat pekerja melalui perintah eksekutif.
- Keputusan ini diambil setelah putusan pengadilan banding pada 1 Agustus lalu, yang memerintahkan 22 instansi untuk mengabaikan kontrak kerja.
- Kebijakan Trump untuk memperketat kontrol terhadap tenaga kerja federal dan mempermudah pemecatan pegawai negeri.
- Dampak dari kebijakan ini, pekerja kehilangan perlindungan penting seperti jaminan cuti dan tunjangan makan, yang dikhawatirkan akan merugikan masyarakat
siginews.com-Washington – Sebanyak 445.000 pegawai federal di Amerika Serikat harus rela kehilangan perlindungan serikat pekerja mereka pada bulan Agustus, setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil langkah drastis untuk mengabaikan kontrak kerja kolektif.
Kebijakan ini merupakan bagian dari perintah eksekutif yang ditandatangani Trump awal tahun ini.
Penghentian perlindungan ini terjadi menyusul putusan pengadilan banding pada 1 Agustus lalu. Perintah tersebut memerintahkan 22 instansi untuk mengabaikan kontrak kerja bagi karyawan di serikat pekerja tertentu.
Pada Kamis lalu, Trump juga menandatangani perintah eksekutif kedua, yang mencabut hak-hak serikat dari ribuan karyawan lain di enam instansi tambahan.
Trump berargumen bahwa peran para pekerja yang terdampak berkaitan dengan keamanan nasional, dan ketentuan dalam kontrak kerja mereka dapat mengganggu implementasi kebijakannya.
Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah peran pegawai di Departemen Urusan Veteran (VA).
Langkah ini dikecam keras oleh serikat pekerja. Mike Podhorzer, mantan direktur politik AFL-CIO, menyebutnya sebagai “aksi pembubaran serikat pekerja terbesar dalam sejarah Amerika.
“Ini benar-benar aksi pembubaran serikat pekerja terbesar dalam sejarah Amerika,” kata Mike Podhorzer, mantan direktur politik AFL-CIO,” ungkapnya.
Lanjutnya, “Tak pernah ada lagi orang sebanyak itu yang kehilangan serikat pekerjanya.”
Serangan terhadap serikat pekerja sektor publik ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk menegaskan kontrol lebih besar terhadap tenaga kerja federal dan mempermudah pemecatan pegawai negeri.
Sejauh ini, sembilan lembaga telah mengakhiri kontrak serikat yang mencakup lebih dari 445.000 pekerja.
Akibat kebijakan ini, perlindungan penting bagi para pekerja kini hilang. Di VA, misalnya, jaminan cuti orang tua yang awalnya 16 minggu kini hanya 12 minggu.
Sekitar 1.500 pekerja layanan makanan tidak lagi mendapatkan tunjangan makan, dan karyawan yang bekerja shift panjang kehilangan jaminan waktu istirahat yang telah dinegosiasikan sebelumnya.
Para pejabat serikat mengkhawatirkan hal ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang dilayani oleh lembaga-lembaga tersebut.
Sumber: Reut
(Editor Aro)
