Surabaya – Angka kemiskinan di Jawa Timur (Jatim) mengalami penurunan 0,56 poin, sehingga menjadi 9,79 persen warga miskin pada periode Maret 2024. Pemprov Jatim pun membeberkan 3 jurus untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut.
Angka kemiskinan tersebut berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Senin (1/7/2024).
“BPS merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen. Alhamdulillah ada penurunan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Kantor BPS Jatim, Jalan Raya Kendangsari Industri Surabaya, Senin (1/7/2024).
Angka kemiskinan Jatim yang mencapai 9,79 persen ini menjadi kali pertama berada di bawah 10 persen selama beberapa tahun terakhir. Karena tercatat sejak tahun 2020, persentase angka kemiskinan di Jatim selalu berada di atas 10 persen.
Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021.
Kemudian turun menjadi 10,38 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023, turun lagi menjadi 10,35 persen.
Pada tahun 2024, angka kemiskinan mengalami penurunan signifikan 0,56 persen poin pada tahun 2024 menjadi 9,79 persen.
Menurut mantan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial itu mengataka, penurunan angka kemiskinan di Jatim tertinggi se-Pulau Jawa. Dengan angka tersebut, ia optimistis bulan ini bukan turun satu digit melainkan mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024.
Lebih lanjut, menurut Adhy, capaian luar biasa menurunkan angka kemiskinan tidak lepas dari intervensi dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan yang dikemas dalam Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia.
Pemprov Jatim menyiapkan jurus untuk menurunkan angka kemiskinan. Dijelaskannya, ada tiga strategi yang membuat Jatim secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan.
Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ujarnya.
Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
“Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year on year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara year on year,” tuturnya.
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
“Angka kemiskinan yang menurun menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik secara ekonomi makro maupun intervensi program dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi Jatim di atas 5 persen pada tahun 2024,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan target menurunkan angka kemiskinan berdasarkan patokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebesar 9,4. Menurutnya, hal itu bisa terwujud karena program masih harus diselesaikan hingga Desember 2024.
“Tahun 2025 memulai dengan program yang baru namun desainnya sudah mulai terlihat. Kita meyakini mampu meraih target RPJPD di tahun 2025 sebesar 9,4 karena pergerakan kita semakin bagus,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jatim Zulkipli mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan yang diraih Provinsi Jatim.
Menurutnya, kemiskinan di Jatim untuk pertama kalinya menyentuh satu digit dan tertinggi se-Pulau Jawa.
Zulkipli mengatakan, rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,24 orang anggota rumah tangga pada Maret 2024.
“Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun 61 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 145 ribu orang,” katanya.
Zulkipli berharap Pemprov Jatim terus mampu menurunkan angka kemiskinan melalui beragam program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam proses perencanaan dan pengembangan.
“Tentu, kami berharap Provinsi Jatim terus berjuang menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program yang sudah dan yang akan dilaksanakan tahun ini ataupun tahun 2025 nanti,” jelas Zulkipli.
