Surabaya – Musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi banyak orang berusaha mendapatkan rekomendasi dari partai politik sebagai salah satu persyaratan maju bakal calon kepala daerah. Sayangnya, ada yang tertipu miliaran rupiah dari orang terdekat Ketua Golkar Jatim Sarmuji.
“Kapan hari ada yang terkena tipu bakal calon kepala daerah di Jawa Timur dari orang dekat dengan saya,” ujar Sarmuji saat memberikan sambutan secara daring pada acara penyerahan dokumen B Persetujuan Parpol KWK dari DPP Partai Golkar ke 27 pasangan calon kepala daerah kabupaten dan kota se Jawa Timur, Senin (26/8/2024) malam.
“(Bakal calon kepala daerah) itu dimintai duit Rp 2 miliar, ditawar Rp 1 miliar, dikasih lah duitnya,” katanya.
“Ketahuannya tidak sesuai (rekomendasi calon kepala daerah dari Golkar), ributlah,” terangnya.
Sarmuji yang juga Sekjen DPP Partai Golkar itu menjamin, bahwa pasangan calon kepala daerah yang diundang untuk menerima form B1KWK dari Partai Golkar ini tidak dimintai uang rekomendasian.
“Saya jamin yang diundang ini tidak dimintai duit dan tidak memberi duit,” tegasnya.
Ia meminta pasangan calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota di Jatim yang mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar, untuk fokus pemenangan, bukan fokus untuk tidak mengembalikan mahar yang tinggi.
“Kalau ini terjadi (mahar surat rekomendasi), ongkos politik mahal. Saat menjabat nantinya bisa tidak fokus melayani dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Ia berpesan kepada para pasangan calon kepala daerah konsolidasi untuk pemenangan.
“Konteksnya untuk menggerakkan mesin partai, bukan masuk ke kantong pribadi. Kami tidak pernah memberikan harga tertentu, 1 kursi Rp 500 juta atau berapa. Tapi bagaimana menggerakan mesin politik untuk memenangkan bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota,” jelasnya.
