Gresik – Pemerintah Jawa Timur terus berusaha meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Ada beberapa indikator yang menentukan IPM. Salah satunya layanan kesehatan.
“Layanan kesehatan tidak sebatas perawatan medis. Ada banyak unsur pendukung sehingga layanan kesehatan bisa berlangsung dengan baik. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang tepat, merupakan unsur yang menjadi pendukung terwujudnya layanan tersebut,” kata Kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen di sela acara FGD bertema Sinergi Pengelolaan Keuangan BLUD antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, di Gresik, Senin (28/10/2024) lalu.
“Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Jawa Timur menilai sinkronisasi pengelolaan layanan kesehatan yang notabene badan layanan umum daerah (BLUD), sangat penting,” tambahnya.
Ada 124 peserta yang mengikuti forum tersebut. Mereka berasal dari perwakilan rumah sakit umum daerah, dinas kesehatan kabupaten dan kota di Jawa Timur, serta perwakilan beberapa puskesmas di Jawa Timur. Narasumbernya berasal dari akademisi Universitas Brawijaya Malang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, BPKAD Jawa Timur, serta RS Haji Surabaya.
Dari beberapa paparan yang disampaikan, peserta tertarik dengan narasumber RS Haji Surabaya, Sugeng Hariyanto. Dia selaras dengan pendapat kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen. Layanan kesehatan bukan hanya memeriksa dan mengobati.
“Saya memisalkan, pemeriksaan atau perawatan pasien tidak akan berlangsung dengan baik tanpa ada listrik atau pun air,” ujar Sugeng Hariyanto.
Layanan kesehatan merupakan gabungan dari berbagai unsur yang saling melengkapi. Termasuk penatausahaan dan pengelolaan keuangan. Sugeng pun menceritakan strategi yang diterapkan di RS Haji. Mulai dari bagaimana mengatur arus keluar masuk keuangan, layanan transaksi berbasis digital, hingga pemanfataan aset untuk meningkatkan pendapatan.
Sementara itu, Kepala UPT PPK BPKAD Jawa Timur Marta Mukti Widodo menambahkan, sinergi ini merupakan bagian dari implementasi penerapan ETPD. Sesuai aturan pemerintah bahwa harus ada konektivitas pengelolaan keuangan di pusat maupun di daerah.
“Otomatis, harus ada pula konektivitas pengelolaan keuangan provinsi dengan BLUD di Jawa Timur,” uacapnya.
Forum tersebut merupakan langkah literasi kepada pelaku dan pengelola BLUD, khususnya layanan kesehatan. Harapannya, para pengelola BLUD bidang kesehatan Jawa Timur memahami sistem yang diinginkan pemerintah. Dengan begitu, kinerja pengelola BLUD bisa optimal sehingga mendorong kinerja pemerintah di tingkat provinsi. (roi)
