8,3 Juta Hektare Lahan Perhutanan Sosial Kini Masuk Ekosistem Koperasi

Siginews.com-Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin sinergi strategis dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengoptimalkan pengelolaan 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial melalui wadah koperasi.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas kementerian guna memperkuat ekonomi rakyat di sekitar kawasan hutan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa.

Dengan keterlibatan koperasi, hasil hutan yang dikelola masyarakat diharapkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan akses pasar yang lebih luas.

“Kami berharap koperasi desa dapat menjadi wadah utama dalam menampung dan memasarkan produk-produk masyarakat secara modern dan terorganisir melalui kerja sama lintas kementerian ini,” ujar Ferry dalam acara penandatanganan MoU di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengalokasikan lahan seluas 8,3 juta hektare untuk program perhutanan sosial.

Lahan tersebut telah diserahkan kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga yang tergabung dalam 15.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

“Melalui kerja sama ini, penekanan diarahkan pada penguatan kelembagaan, usaha, dan kapasitas SDM koperasi di sektor kehutanan,” tutur Raja Juli.

Selain pengembangan kapasitas SDM, kerja sama ini juga mencakup fasilitasi sarana dan prasarana serta penguatan jejaring usaha.

Fokus utama dari program ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan nilai tambah ekonomi dari hutan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Ke depan, Kemenkop dan Kemenhut akan melakukan pendampingan intensif agar kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial tersebut dapat bertransformasi menjadi koperasi yang mandiri, akuntabel, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Dalam acara tersebut turut menandatangani MoU kementerian UMKM, Kemendiktisaintek, Kementerian Transmigrasi dan lembaga BPJS.

 

(Editor Aro)