Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem Koperasi Kredit di Indonesia agar ke depan Indonesia dapat lebih berkembang. Untuk mewujudkan misi itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap berkolaborasi dengan berbagai pihak khususnya Forum Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI).
Menkop Budi Arie menyatakan Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) memiliki potensi yang besar untuk masuk dalam upaya memperbaiki ekosistem koperasi kredit di Indonesia. Pasalnya Inkopdit ini tercatat memiliki memiliki 887 koperasi primer dengan anggota individu mencapai 3,5 juta orang. Sementara konsolidasi aset mencapai Rp35,21 triliun.
“Tentunya ini modal usaha yang sangat baik untuk dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Saya percaya forum ini dapat memberikan wawasan berharga dalam pengembangan koperasi di Indonesia khususnya koperasi kredit,” kata Menkop Budi Arie Setiadi dalam sambutannya pada pembukaan Forum GKKI secara daring, Jumat (29/11).
Menkop Budi Arie menambahkan peran koperasi kredit terhadap upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sebanyak 22,5 persen. Sementara melalui lembaga keuangan lain seperti leasing sebesar 11,2 persen dan BPR 2,24 persen.
“Data ini menunjukkan kontribusi koperasi bagi inklusi keuangan sangat besar dan potensial untuk terus ditingkatkan. Sebab program inklusi keuangan bagi kooperasi merupakan satu dari 14 program prioritas Kementerian Koperasi,” kata Menkop.
Selain itu Menkop juga mengajak Inkopdit termasuk Forum GKKI untuk lebih banyak terlibat dalam berbagai program strategis pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran pupuk dan beras, produksi minyak goreng rakyat, hingga pembebasan kredit usaha tani.
Menkop juga mendorong Forum GKKI untuk terlibat aktif dalam mendorong perbaikan regulasi Undang-Undang Perkoperasian agar tahun depan dapat disahkan oleh DPR. Dengan sinergi dan kerjasama yang erat, Menkop optimis koperasi di Indonesia dapat berkontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang.
“Saya menanti masukan dari teman-teman GKKI untuk memberikan input terutama tentang revisi Undang-Undang Perkoperasian yang akan datang karena Undang-undang Koperasi yang baru nanti harus memiliki semangat dari koperasi, oleh koperasi dan untuk koperasi,” kata Menkop Budi Arie.
Selain itu, Menkop juga menekankan pentingnya dilakukan peningkatan fungsi audit dan supervisi terhadap koperasi kredit yang masih berjalan. Hal ini diperlukan untuk memastikan model bisnis koperasi berjalan baik sehingga tidak menambah daftar panjang koperasi bermasalah.
“Saya harapkan induk koperasi kredit bisa menjadi opex (operational expenditure) bagi koperasi untuk menjaga likuiditasnya sehingga mampu mengimplementasi tata kelola yang baik bagi anggotanya,” ucap Menkop.
Sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi antara Kemenkop dengan Inkopdit dan Forum GKKI, Menkop siap menerima audiensi dengan perwakilan pengurus yang diagendakan dapat dilaksanakan pada minggu depan. Dalam forum itu nantinya diharapkan dihasilkan kesepakatan terkait skema dan strategi yang dapat dijalankan untuk memperbaiki ekosistem koperasi kredit di Indonesian.
“Kementerian Koperasi siap untuk bersinergi, dan berkolaborasi dalam berbagai hal termasuk terkait kebijakan-kebijakan yang akan mempermudah dan memperbaiki tata kelola perkoperasian kredit di Indonesia,” kata Menkop.
(aro)
