Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri PMK, BMKG, Kalaksa BPBD Kabupaten dan Kota digelar di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Rakor tersebut membahas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Rakor ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Perangkat Daerah, maupun Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota.
Dalam rakor ini turut dilakukan penyerahan bantuan dana siap pakai BNPB kepada Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya, Polda Jawa Timur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI Letjen TNI Suharyanto didampingi Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Menko PMK Pratikno. Dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi juga diserahkan kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur.
Secara khusus, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan rakor ini merupakan bentuk upaya nyata bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana hidrometeorologi. Utamanya pada musim penghujan dan momen libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025.
“Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur agar bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan maksimal sekaligus dapat dilakukan pencegahan bencana,” ujar Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di gedung negara Grahadi, Selasa (17/12/2024).
Pj Gubernur Adhy mengatakan, Pemprov Jatim juga melakukan langkah antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi.
“Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi antara lain rakor bencana hidrometeorologi, surat himbauan Gubernur ke kabupaten/kota se Jatim menetapkan status siaga darurat bencana meteorologi dengan SK Gubernur,” terangnya.
Adhy menambahkan, Pemprov juga membuat keposkoan siaga bencana hidrometeorologi, apel siaga dan gelar peralatan serta pengecekan Early Warning System (EWS), serta dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan kabupaten/kota.
“Alhamdulillah telah dilakukan apel siaga bencana hidrometeorologi dan gelar peralatan Kab/Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan masing-masing wilayah dipimpin kepala daerah,” tuturnya.
Pj Gubernur Adhy menerangkan, Apel siaga ini dinilai sangat penting. Pasalnya, pada Triwulan Desember, Januari dan Februari wilayah Jatim berpotensi banjir, longsor, abrasi, rob dan gelombang tinggi. Ia pun ingin provinsi maupun kabupaten/kota siap dalam menghadapi risiko yang ada di wilayahnya.
“Penanganan hidrometeorologi basah (banjir) di Jawa Timur, InsyaAllah siap dengan sistem kesiapsiagaan baik sarana prasarana, peralatan, personel, therapy, logistik
bahkan bantuan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) kita juga sudah siap,” tegasnya.
Sementara untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini, Adhy menyampaikan bahwa sudah mengambil fokus utama untuk evakuasi warga terdampak, utamanya kelompok rentan. Kemudian melakukan manajemen pengungsian baik dari Dinas Sosial, BNPB, BPBD, dan instansi terkait guna
penanganan mitigasi bencana khususnya banjir.
Mitigasi bencana di Jatim, dikelompokkan menjadi delapan klaster. Yakni Metropolitan, Madura, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, Wilis Utara dan Labanegoro (Lamongan, Tuban dan Bojonegoro). Serta ada pengelempokan Daerah Aliran Sungai (DAS) diantaranya Wilayah Sungai Bengawan Solo, WS Brantas, WS Madura-Bawean, WS Welirang Rejoso yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah.
“Wilayah sungai menjadi salah satu penyebab banjir selain karena faktor curah hujan tinggi. Nyatanya, kondisi sungai dan aliran anak sungai mengakibatkan banjir
yang terjadi di Mojokerto, Jombang dan Ponorogo,” tandasnya.
Lebih lanjut, Adhy menyampaikan, total bencana di Jawa Timur per 1 Januari hingga 16 Desember sebanyak 370 bencana. Dan secara khusus, dimulainya hidrometeorologi basah di Jawa Timur per 1 November – 17 Desember 2024 terdapat 62 kejadian dengan kategori sedang berat.
“Ini berdampak pada 26 Kabupaten/ Kota, 88 Kecamatan dan 197 desa. Serta mengakibatkan 3 korban meninggal, 1 orang luka berat, 6 orang luka ringan dan beberapa infrastruktur rusak,” katanya.
PJ Gubernur Adhy secara khusus meminta BMKG untuk memberikan informasi prakiraan cuaca di Jawa Timur guna mengantisipasi terjadinya banjir. Dengan data dan informasi dari BMKG ini menjadi sangat penting, lebih detil dan terarah.
“Sektor mana yang kita lakukan kesiapan untuk penguatan dan kita akan bisa lebih efisien untuk mengatasi hal tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) RI Pratikno mengatakan, pertemuan ini meyakinkan bahwa seluruh daerah di Jatim siap menghadapi resiko hidrometeorologi yang cukup tinggi periode Desember 2024 – Februari 2025.
Pemerintah pusat, sudah siap siaga menyiapkan langkah-langkah yang cukup detail bersama Pemda. Intinya, infrastruktur di daerah disiapkan dan petugas serta masyarakat disiapkan untuk menghadapi bencana.
“Tadi sudah dijelaskan wilayah mana yang berpotensi curah hujan tinggi. Ada angin dan ombak yang harus kita mitigasi bersama,” kata Menko Pratikno. (jrs)
