BSN Soroti Ketimpangan Infrastruktur Mutu, 64% Masih Terpusat di Jawa

Siginews.com-Jakarta – Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan bahwa Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) yang mencakup standardisasi, akreditasi, dan metrologi adalah fondasi kunci transformasi ekonomi nasional.

Namun, BSN menyoroti adanya ketimpangan besar dalam pemerataan layanan IMN di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Kristianto.

 

Ketimpangan Layanan Jasa Mutu

Kristianto memaparkan data yang menunjukkan perlunya perluasan layanan IMN. Dari total 2.687 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi secara nasional, sebanyak 64,4 persen (1.704 LPK) terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sebaliknya, kawasan Indonesia Timur hanya memiliki sekitar 5 persen dari keseluruhan LPK yang terakreditasi, atau 233 LPK. Untuk layanan sertifikasi produk, dari 140 lembaga sertifikasi nasional, hanya 8 lembaga yang tersedia di kawasan Timur.

Ketimpangan ini berdampak langsung pada pelaku usaha di daerah, di mana proses pengujian dan sertifikasi produk unggulan daerah sering membutuhkan waktu, biaya, dan upaya tambahan yang lebih besar.

 

IMN sebagai Enabler Indonesia Emas

IMN diposisikan sebagai enabler dalam transisi struktur ekonomi dari berbasis komoditas menjadi industri bernilai tambah tinggi, sejalan dengan RPJMN 2025–2029.

Penguatan IMN juga mencakup harmonisasi standar dengan praktik global untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Kristianto.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk memfasilitasi pengembangan 116 LPK baru dan memberikan pendampingan SNI kepada lebih dari 2 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK.

Melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN), Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan internasional, memastikan berlakunya konsep ‘tested once, accepted everywhere’ sehingga produk nasional dapat lebih mudah menembus pasar global.

BMN 2025 dihadirkan BSN sebagai forum kolaboratif untuk menyatukan visi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan akademisi dalam memperkuat IMN yang lebih merata dan berkelanjutan.

 

(Editor Aro)