BUMD Jatim Dalam Sorotan: Pemprov Terima Rekomendasi Pansus DPRD

Siginews.com-Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerima rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim terkait hasil pembahasan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, setelah menghadiri rapat paripurna di DPRD Jatim pada Kamis (30/4/2026).

Sekdaprov Adhy mengungkapkan bahwa laporan dari Pansus memberikan gambaran yang sangat detail dan objektif mengenai kondisi riil BUMD di Jawa Timur saat ini. Hasil potret kinerja tersebut akan dijadikan pijakan utama bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan, optimalisasi, hingga langkah restrukturisasi.

“Hasil dari kinerja Pansus sangat detail memotret bagaimana keberadaan BUMD kami. Ini akan menjadi pegangan untuk memperbaiki, mengoptimalkan, dan melakukan restrukturisasi,” ujar Adhy.

Salah satu poin krusial dalam rekomendasi tersebut adalah penerapan Quality Performance Indicator (QPI) berbasis kinerja. Adhy menekankan bahwa seluruh BUMD wajib mengacu pada indikator ini agar setiap capaian kinerja dapat diukur secara akurat.

Selain sistem indikator, optimalisasi aset juga menjadi sorotan tajam. Pemprov Jatim mengakui adanya ketimpangan pada sejumlah BUMD yang memiliki aset besar namun belum mampu memberikan kontribusi pendapatan yang sebanding atau dianggap tidak worth it.

“Asetnya besar tetapi pendapatannya mungkin tidak memadai, tidak worth it. Ini yang harus dioptimalkan,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Jatim menyatakan akan bersikap tegas terhadap BUMD yang tidak mampu mencapai target kinerja serta melakukan restrukturisasi bagi perusahaan daerah yang kondisi kesehatannya terganggu.

“Kalau kinerjanya tidak tercapai, maka harus tegas. Jika tidak optimal dan tidak sesuai dengan aset yang dimiliki, maka akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan rencana aksi sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi legislatif tersebut.

 

(Editor Aro)