Dampak ‘Government Shutdown’, 300.000 Pekerja Pemerintahan AS di PHK

siginews.com-Internasional – Sekitar 300.000 pekerja sipil pemerintahan telah resmi kehilangan pekerjaan mereka tahun ini di berbagai departemen.

Kejadian ini meupakan kampanye perampingan (efisiensi) besar-besaran yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump memasuki babak baru di tengah kebuntuan government shutdown (penutupan pemerintah) yang memasuki hari ke-10.

Pada Jumat (10/10), Presiden Trump secara terbuka menyalahkan Partai Demokrat atas keputusannya memberhentikan ribuan pekerja.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dilaporkan terjadi di Departemen Keuangan, Dinas Pendapatan Internal (IRS), hingga divisi keamanan siber Keamanan Dalam Negeri.

“Mereka yang memulai hal ini,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, menyebut PHK tersebut karena Partai Demokrat (dikutip dari reuters).

Sementara, Pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan menuding balik bahwa tindakan ini akan berdampak banyak keluarga terluka.

“Mereka (partai Republik) harus mengakui setiap pekerjaan yang hilang setiap keluarga terluka, setiap layanan yang dirusak adalah karena keputusan mereka,” tegasnya.

PHK ini menjadi taktik tekanan Trump di tengah kebuntuan Senat.

Hal senada disampaikan oleh beberapa anggota Partai Republik yang keberatan dengan PHK tersebut, termasuk Senator Susan Collins, ketua Komite Alokasi Senat.

“Terlepas dari apakah pegawai federal bekerja tanpa bayaran atau dirumahkan, pekerjaan mereka sangat penting dalam melayani masyarakat,” kata Collins dalam sebuah pernyataan.

Dari serikat buruh telah mengajukan gugatan untuk menghentikan PHK, sementara pemerintah bersikeras keputusan personalia ini berada di luar yurisdiksi gugatan serikat.

PHK massal ini terjadi ketika ratusan ribu pegawai federal telah dirumahkan dan menghadapi pemotongan gaji akibat penutupan pemerintah.

 

Sumber: reuters

(Editor Aro)