Dana Rp 268 M Cair! 3 Provinsi Terdampak Bencana Sudah Terima Anggaran

Siginews.com-Jakarta – Sebanyak 268 miliar rupiah dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan pascabencana dipastikan telah diterima seluruhnya oleh tiga provinsi terdampak.

Anggaran tersebut merupakan dana tambahan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi guna menjamin penanganan darurat serta layanan dasar masyarakat berjalan tanpa hambatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kepastian tersebut dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” tegas Mendagri Tito.

Selain kucuran dana pusat, penanganan bencana kali ini juga diperkuat oleh solidaritas pemerintah daerah lainnya.

Tercatat bantuan dana dan barang senilai Rp43 miliar mengalir dari berbagai daerah, ditambah kontribusi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sebesar Rp5 miliar.

“Total bantuan dari solidaritas daerah dan asosiasi mencapai Rp48 miliar. Ini menunjukkan kerjasama lintas wilayah yang sangat kuat,” tambahnya.

 

Layanan Adminduk Gratis dan Cepat

Guna memastikan hak-hak warga tetap terpenuhi, Kemendagri telah menerjunkan sembilan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember lalu.

Tim ini bertugas mempercepat penggantian dokumen yang hilang akibat bencana, seperti KTP dan Akta Kelahiran, secara gratis.

“Layanan pengurusan dokumen Dukcapil yang hilang sudah dijalankan tanpa memungut bayaran sedikit pun,” ungkap Tito.

 

Groundbreaking 2.600 Unit Huntap Non-APBN

Dalam fase pemulihan jangka menengah, pemerintah berhasil menggalang dukungan non-APBN dari sejumlah yayasan untuk membangun 2.600 unit hunian tetap (huntap).

Rinciannya meliputi 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat.

Mendagri mengumumkan bahwa pelaksanaan groundbreaking atau peletakan batu pertama akan segera dilakukan.

“Besok akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kami akan turun langsung ke sana,” jelasnya.

 

Perbaikan Kantor Desa yang Rusak

Terkait infrastruktur pemerintahan terkecil, Kemendagri tengah mendata kantor desa yang mengalami kerusakan.

Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat siap mengambil alih perbaikan jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran.

Untuk kerusakan kategori berat, penanganan akan dikoordinasikan langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan roda pemerintahan desa kembali berfungsi normal.

 

(Editor Aro)