Darurat Taiwan! Tiongkok Resmi Seret Jepang ke PBB, Ini Sebabnya

Siginews.com-Internasional– Tiongkok secara resmi membawa pertikaian sengitnya dengan Jepang mengenai Taiwan ke markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beijing menuduh Tokyo telah mengancam “intervensi bersenjata” atas situasi lintas Selat dan bersumpah akan menjalankan hak membela diri sesuai Piagam PBB jika Jepang berani bertindak.

Dalam surat yang dikirimkan Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Jumat (21/11/2025), Beijing menuding Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah melakukan “pelanggaran berat hukum internasional” dan norma-norma diplomatik.

Pelanggaran tersebut merujuk pada pernyataan Takaichi pada 7 November bahwa serangan Tiongkok hipotetis terhadap Taiwan dapat dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”, sebutan hukum yang memungkinkan Tokyo mengerahkan militernya.

 

Krisis Bilateral Terbesar dalam Beberapa Tahun

Pernyataan Duta Besar Fu Cong di PBB menggunakan bahasa terkeras Tiongkok sejauh ini, menandai krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

“Jika Jepang berani melakukan intervensi bersenjata dalam situasi lintas Selat, itu akan menjadi tindakan agresi,” tulis Fu, menurut pernyataan dari misi Tiongkok di PBB. (Dikutip dari reuters world).

Lanjutnya, “Tiongkok akan dengan tegas menjalankan hak bela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional, serta dengan teguh mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.”

Kementerian Luar Negeri Jepang membenarkan telah menerima surat Fu, yang merupakan kritik terkuat Tiongkok terhadap Takaichi, namun menolak klaim Tiongkok sebagai “sama sekali tidak dapat diterima” dan menegaskan komitmen Jepang terhadap perdamaian tidak berubah.

Tiongkok, yang memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, menuntut agar Jepang “berhenti melakukan provokasi dan melewati batas, serta menarik kembali pernyataannya yang keliru” karena dianggap telah “secara terbuka menantang kepentingan inti Tiongkok”.

Perselisihan ini telah meluas ke sektor non-diplomatik, di mana Tiongkok mengklaim hal itu telah “sangat merusak” kerja sama perdagangan, dan bahkan menyebabkan pembatalan mendadak konser musisi Jepang di Tiongkok.

Tiongkok secara konsisten mengutip Deklarasi Potsdam dan Kairo—yang ditandatangani pasca-Perang Dunia Kedua—sebagai dasar hukum atas klaim kedaulatan mereka terhadap Taiwan.

 

(Editor Aro)