Dinilai Solutif, Ketua MADAS Jatim Apresiasi Menkeu Atasi Rokok Ilegal

Siginews.com-Surabaya – MADAS Jawa Timur menyambut baik kebijakan Menteri Keuangan Purbaya terkait penanganan rokok ilegal.

Ketua DPD MADAS Jatim, Nurul Hidayat, S.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, menyebut kebijakan ini sebagai langkah solutif yang menguntungkan rakyat kecil di sektor tembakau.

Menurut Nurul Hidayat, selama ini penanganan rokok ilegal terlalu mengedepankan aspek hukum, sebuah pendekatan yang ia nilai gagal menyentuh inti persoalan.

Kebijakan Menkeu Purbaya kini dipandang sebagai terobosan yang lebih memprioritaskan keberlangsungan usaha petani tembakau dan pelaku industri rokok skala kecil-menengah, menawarkan jalan keluar yang lebih realistis dan pro-rakyat.

“Tindakan selama ini sering kali sekadar penangkapan dan penahanan, yang justru menimbulkan keresahan dan merugikan pengusaha kecil serta petani,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Ia menegaskan, kebijakan Menteri Purbaya patut diapresiasi karena membawa perspektif baru. “Beliau tidak hanya melihat dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari sisi kesejahteraan rakyat. Ini adalah kebijakan yang memberikan jalan keluar, bukan menambah beban,” tegas Nurul.

Nurul Hidayat menilai pendekatan ini lebih konstruktif dan realistis, karena selain menertibkan industri, juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara.

“Kebijakan ini harus didukung. Selain menata industri agar lebih tertib dan legal, juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berkontribusi secara resmi kepada negara. Ini langkah yang cerdas dan berkeadilan,” tambahnya.

Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan harapan baru bagi wilayah penghasil tembakau seperti Madura. “Petani bisa kembali bersemangat, pengusaha dapat berproduksi dengan tenang, dan negara mendapat pemasukan. Inilah keseimbangan yang kita tunggu,” pungkasnya.

Sebagai bentuk dukungan, MADAS Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah-langkah pemerintah yang dilandasi prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan.

 

(Pray/Editor Aro)