Gerindra Sentil Pemprov Jatim: Ukuran Keberhasilan LKPJ Bukan Angka

Siginews.com-Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Meski kinerja fiskal dinilai kuat, Gerindra menegaskan bahwa indikator kesuksesan pemerintah tidak boleh hanya bersandar pada deretan angka statistik, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, dr. Benjamin Kristianto, menyoroti realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Namun, ia mengingatkan agar tingginya capaian tersebut berbanding lurus dengan perluasan lapangan kerja formal dan pengurangan kesenjangan antarwilayah di Jawa Timur.

“Ukuran utama tidak berhenti pada tingginya realisasi, melainkan pada seberapa jauh capaian fiskal itu benar-benar dirasakan rakyat. Yang dibutuhkan bukan hanya laporan bahwa pemerintah telah bekerja, tapi bukti manfaat yang adil,” ujar dr. Benjamin dalam rapat paripurna, Kamis (9/4/2026).

Senada dengan Gerindra, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Sumardi, juga memberikan sejumlah evaluasi. Golkar menyoroti adanya sisa anggaran (SiLPA) lebih dari Rp2 triliun yang tidak terserap.

“Masih terdapat sisa anggaran lebih dari Rp2 triliun yang tidak terserap. Ini perlu dievaluasi agar ke depan lebih efektif untuk pelayanan publik,” tegasnya.

Selain itu, sektor lingkungan hidup menjadi sorotan tajam karena Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum memenuhi target dan berpotensi menjadi “bom waktu” jika pengelolaan sampah regional tidak segera dibenahi.

“Ini persoalan yang hatus diperhatikan oleh Pemprov. Karena bisa menjadi Bom waktu bagi wilayah Jatim,” tegasnya.

Meski memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,33 persen yang melampaui nasional, parlemen meminta Pemprov Jatim tidak berpuas diri. Seluruh fraksi menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi DPRD agar LKPJ tidak sekadar menjadi formalitas administratif tahunan, melainkan menjadi pijakan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan publik.

 

(Editor Aro)