Hari Tani Nasional 2025: Petani Tuntut Jalankan Reforma Agraria Sejati

siginews.com-Jakarta – Memperingati Hari Tani Nasional 24 September 2025 yang ke-65, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) sebagai organisasi yang mengorganisasikan petani, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat korban penggusuran menggelar aksi di depan Istana Negara.

Aksi ini direncanakan akan dimulai dari titik Stasiun Gambir selanjutnya menuju Kedutaan Besar Amerika dan berakhir di Depan Istana Negara.

Dalam momentum HTN kali ini, AGRA mengusung tema “Tidak Ada Kedaulatan Pangan Tanpa Reforma Agraria Sejati, Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Perampas Tanah!”

Tema tersebut dipilih karena dianggap relevan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menargetkan program swasembada pangan.

Namun, AGRA menilai kebijakan tersebut akan menemui jalan buntu karena tidak didasarkan pada pelaksanaan reforma agraria sejati.

“Kedaulatan pangan adalah mimpi di siang bolong jika tidak memastikan tersedianya tanah bagi kaum tani. Hanya melalui reforma agraria sejatilah tanah bisa diredistribusikan kepada petani sebagai alat produksi. Tanpa itu, swasembada pangan tidak mungkin terwujud,” pernyataan tertulis Saiful Wathoni, Sekretaris Jenderal AGRA.

Menurut AGRA, proyek food estate sebagai implementasi langkah. Swasembada Pangan Prabowo hanya akan semakin memperkuat monopoli tanah dan pangan oleh korporasi besar.

Program tersebut menjauhkan petani dari tanahnya sendiri dan menempatkan kendali pangan sepenuhnya di tangan perusahaan-perusahaan raksasa.

Selain itu, AGRA mendesak pemerintah menghentikan Program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dilaksanakan Satgas PKH. Dalam praktiknya, program tersebut justru mengklaim lahan perkebunan dan pemukiman rakyat.

Ironisnya, hasil penertiban tanah tidak digunakan untuk reforma agraria, melainkan dialihkan ke perusahaan monopoli baru seperti Agrinas.

AGRA juga menyoroti maraknya penggusuran paksa di perkotaan. Kasus-kasus seperti Kebon Sayur (Jakarta Barat), Sindang Panon, Bunder, Dadap (Tangerang), serta Suka Haji dan Dago Elos (Bandung) menjadi bukti nyata bahwa tata kota saat ini telah mengorbankan hak rakyat atas tempat tinggal.

“Tata kota seharusnya berpihak pada rakyat, bukan mengorbankan rakyat. Negara wajib menjamin hak rakyat atas tempat tinggal yang layak dan adil,” pernyataan tertulis Saiful Wathoni, Sekretaris Jenderal AGRA.

Selain aksi di Jakarta, AGRA juga mengoordinasikan aksi serentak di sedikitnya 16 kota di seluruh Indonesia.

Berikut tuntutan rakyat dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025:

Tuntutan Umum:

1. Hentikan Perampasan tanah, penggusuran rumah dan ruang hidup rakyat, berikan jaminan hak atas tanah dan tempat tinggal bagi rakyat.

2. Berikan jaminan harga layak atas hasil produksi petani dan hentikan seluruh skema peribaan yang menjerat.

3. Cabut UU Cipta Kerja.

4. Naikkan upah buruh serta buruh kebun dan hapuskan diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin di perkebunan-perkebunan besar.

5. Berikan jaminan lapangan kerja dan pendidikan murah bagi pemuda.

6. Batalkan kenaikan pajak dan turunkan harga kebutuhan pokok rakyat : pangan, gas dan TDL.

7. Berikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yaitu pangan, perumahan dan kesehatan yang berkualitas dengan biaya murah dan terjangkau.

8. Hentikan militerisasi serta ttindakan kekerasan dan kriminalisasi rakyat yang memperjuangkan haknya, bebaskan semua massa aksi, pejuang HAM, dan pejuang agraria yang Ditahan.

9. Terbitkan Perpu tentang perlindungan Ojol.

10. Tolak PSN yang merampas tanah rakyat

11. Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional

Tuntuan Khusus:

1. Hentikan penggusuran rumah dan ruang hidup dan berikan hak atas tempat tinggal bagi rakyat Kebon Sayur, Dadap, Sindang Panon, Bunder dan Rumpin.

2. Hentikan Perampasan tanah menggunakan kedok penertiban kawasan hutan bagi kaum tani Regiter 45 Lampung.

3. Berikan Harga Rp1.350/kg dengan refraksi maksimmal 15% bagi produk singkong kaum tani.

4. Tolak PSN Geothermal di NTT dan cabut status Flores sebagai pulau Geothermal.

5. Tolak perpanjangan HGU PTPN 1 Regional 8 Takalar.

6. Tolak Pembaruan HGU PT. Lonsum Bulukumba.

7. Tarik mundur TNI POLRI dari Lahan petani Polongbangkeng Takalar.

8. Hentikan PSN Merauke, PT GAG di Raja Ampat, dan Freeport di Mimika.