Investasi di Lahan Gambut: Banjir Insentif Pasar Karbon & Dukungan PBB

Siginews.com-Internasional– Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam diplomasi iklim dan potensi sebagai pasar karbon global.

Dalam sesi Dialog bertajuk “Mengintegrasikan Restorasi Lahan Gambut dan FOLU dalam Kerangka Pasar Karbon Global” di Paviliun Indonesia, COP30, pada Jumat (21/11/2025), ditegaskan bahwa restorasi gambut hutan tropis adalah kunci utama pencapaian target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

Dialogue Session menyoroti perlunya penguatan tata kelola ekosistem gambut tropis (sekitar 24 juta hektare di Indonesia) beriringan dengan berkembangnya mekanisme pembiayaan iklim, khususnya melalui pasar karbon global.

Pendekatan ini diharapkan menjadi insentif finansial jangka panjang bagi negara pemilik gambut.

 

Dukungan Pendanaan dan Ilmu Pengetahuan Global

Indonesia, yang ekosistem gambutnya menyimpan sekitar 89 gigaton karbon (GtC), diperkirakan mampu menekan emisi sebesar 1,3–2,6 GtCO₂e per tahun melalui pengelolaan efektif.

Potensi ini menarik dukungan kuat dari berbagai lembaga internasional yang hadir dalam dialog, termasuk UNEP, FAO, JICA, Greifswald Mire Centre (GMC), dan Congo Peat Project.

Direktur Perubahan Iklim UNEP, Martin Klause, menekankan bahwa insentif dari pasar karbon sangat diharapkan dapat memperkuat upaya restorasi gambut dan mendongkrak kontribusi sektor FOLU terhadap target iklim nasional (NDC).

“Insentif dari pasar karbon diharapkan dapat memperkuat upaya restorasi gambut serta meningkatkan kontribusi sektor FOLU terhadap pencapaian NDC,” ujarnya.

Simon Lewis dari Congo Peat Project dan Franziska Tanneberger dari GMC sepakat bahwa strategi iklim, terutama dalam kerangka pasar karbon, harus berbasis sains sebagai landasan kebijakan dan pengembangan kapasitas.

 

Riau Jadi Percontohan Integritas Karbon

Dukungan nyata terhadap integritas pasar karbon Indonesia telah terlihat. Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyoroti Provinsi Riau sebagai model percontohan.

“Riau adalah provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi standar pasar karbon hutan global berintegritas tinggi untuk mengakses pembayaran berbasis hasil. Hal ini dapat menjadi model bagi provinsi dan negara lain dalam transisi hijau,” kata Sabharwal (8/5/2025).

Riau, dengan 4,9 juta hektar lahan gambut, memiliki cadangan karbon besar, tetapi juga menghadapi tantangan deforestasi dan degradasi.

 

Mendapat Dukungan Finansial Jangka Panjang

Indonesia telah menerima serangkaian dukungan finansial dan teknis dari mitra internasional untuk pengelolaan ekosistem gambut, meliputi:

1. UN-REDD (didukung Inggris) untuk membuka akses pembiayaan berbasis hasil.

2. GEF (Global Environment Facility) dengan dana US$6,1 juta untuk konservasi.

3. UNEP dan JICA melalui kerja sama strategi pengelolaan dan pengembangan kapasitas.

Menutup sesi, Bambang Supriyanto, Wakil Ketua Forestry Interim Secretariat ITPC, mendesak negara-negara pemilik gambut tropis (Asia Tenggara, Cekungan Kongo, dan Amazon) untuk tampil sebagai “peatland country champions” guna memobilisasi pendanaan global dan mempercepat tata kelola hutan gambut tropis.

 

(Editor Aro)