Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi, Begini Respons Eks Dirut KBS

Siginews.com-Surabaya –Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim mengusut dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2013-2024.

Berikut respon dari Mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016-2024, Chairul Anwar.

“Anu, baru denger dari sampeyan Mas (berita penyidik Pidsus Kejati Jatim menggeledah di KBS),” ujar Chairul Anwar saat dihubungi siginews.com, Jumat (6/2/2026).

Meski informasi mengenai penggeledahan tersebut telah tersebar luas dan viral, ia menyatakan ketidaktahuannya terhadap situasi yang terjadi saat ini di KBS.

“Gak tahu aku, gak tahu aku,” jawabnya.

Dirut KBS dua periode di era Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi ini mengatakan bahwa, dirinya sudah tidak lagi menjabat dan telah memasuki masa pensiun sejak satu setengah tahun yang lalu.

“Wah, itu aku wis pensiun setahun setengah, Mas. Ya gak tau lah situasinya kayak apa sekarang, gitu lho (saya sudah pensiun selama satu setengah dan tidak kondisi sekarang),” kilah Anwar.

Hal inilah yang menurutnya membuat dia tidak lagi mengikuti perkembangan situasi atau progres pengelolaan di lingkungan kebun binatang tersebut.

“Lho iya, tapi kan saya sudah gak di situ, bagaimana progresnya apa ya gak tau, gitu lho, Mas,” cetusnya.

Meski penyidik membidik periode pengelolaan tahun 2021 hingga 2024 yang mencakup masa kepemimpinannya, Chairul tetap enggan berkomentar jauh.

Ia berdalih bahwa segala hal yang berkaitan dengan data keuangan dan operasional merupakan wewenang direksi yang sedang menjabat saat ini.

Chairul Anwar menegaskan, dirinya tidak memiliki data dan mempersilahkan menanyakan ke direksi KBS saat ini.

“Gak tau aku, karena kan itu kan sesuatu yang sifatnya data, ya. Tanya ke direksi aja, saya gak bisa jawab itu, kan aku gak tau situasinya,” kilahnya.

Saat ditanya kembali tim siginews terkait penggeledahan atas dugaan korupsi pengelolaan keuangan di masa jabatannya sebagai Dirut PDTS KBS, ia berkilah bahwa dirinya sudah tidak berada di lingkungan KBS.

“Tanya ke direksi saja, saya tidak bisa jawab itu karena saya tidak tahu situasinya. Lho iya (itu masa jabatan saya), tapi kan saya sudah tidak di situ, bagaimana progresnya ya tidak tahu,” kata Chairul Anwar.

Respons Terkait Pemanggilan Penyidik

Terkait kemungkinan adanya pemanggilan oleh penyidik Kejati Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Chairul tidak memberikan jawaban pasti.

Ia kembali mengarahkan agar pihak-pihak yang berkepentingan langsung menanyakan hal tersebut kepada pihak manajemen KBS yang sekarang.

“Tanya aja, tanya aja ke mana itu, tanya aja ke direksinya yang yang sekarang, ya,” ujarnya.

Lanjutnya mengakhiri pembicaraan, “Sik, aku jek di dalam soal e, ya (artinya: bentar, aku masih di dalam soalnya),” pungkas Chairul Anwar.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Jatim menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2013-2024.

Pada Kamis (5/2/2025) malam, penyidik Pidsus Kejati Jatim melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti maupun dokumen-dokumen dari manajemen KBS. Penggeledahan itu berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Print-339/M.5.5/Fd.2/02/2026.

Kasi Penyidikan Kejati Jatim, John Franky Yanafia Ariandi mengatakan, penyidikan ini dipastikan akan dilakukan secara profesional dan transparan guna membersihkan pengelolaan aset daerah dari praktik-praktik culas yang merugikan publik dan kelestarian satwa di dalamnya.

“Setelah perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan, tim penyidik Kejati Jatim tanpa menunggu lama langsung melakukan penggeledahan di lingkungan PD TSKBS,” pungkas Franky.

 

(Editor Aro)