Komisi XIII DPR RI Kunjungi Imigrasi Kelas I Surabaya

Surabaya – Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Imigrasi Kelas I Surabaya di Jawa Timur. Kunjungan tersebut untuk menggali data primer secara faktual terkait Keimigrasian sebelum dan sesudah adanya perundang-undangan yang baru tentang keimigrasian.

“Kami perlu data primer secara faktual terkait Keimigrasian sebelum dan sesudah adanya UU baru, serta penataan organisasi dan SDM di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Pimpinan rombongan Komisi XIII DPR RI Ali Mazi, Rabu (6/11/2024).

Rombongan DPR RI yang dipimpin Ali Mazi ini diterima secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Timur Heni Yuwono beserta pimti Pratama dan jajaran Keimigrasian.

Ali Mazi menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memahami kondisi dan situasi di Jatim khususnya terkait Keimigrasian.

Pelaksanaan Keimigrasian, lanjutnya, merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia.

Beberapa persoalan juga disampaikan terkait Keimigrasian seperti kompleksnya mobilitas orang asing, masalah pencegahan, penangkalan dan lainnya.

“Adanya pemindahan fungsi imigrasi ke dalam kementerian baru merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas pelaksanaan Keimigrasian,” jelasnya.

Sementara itu Kakanwil Jatim Heni Yuwono mengatakan, bahwa pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk dan sudah berada di wilayah Republik Indonesia secara simultan telah dilakukan pengawasan secara berjenjang dan melibatkan steakholder terkait.

“Khususnya di wilayah Jawa Timur pengawasannya dilakukan bekerja sama antar instansi dengan dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) baik di tingkat Kab/ Kota dan Provinsi,” kata Heni.

Terkait pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian, saat ini sudah dibentuk tim Pokja Tingkat pusat yang Menyusun SOTK serta fasilitatif opersaional perkantoran termasuk pengelolaan SDM.

“Satuan kerja Imigrasi di daerah hanya menyiapkan data yang diperlukan Tim Pokja jika diperlukan seperti data pegawai dan identifikasi BMN,” jelasnya. (roi)