Kontroversi Penembakan 5 WNI, Menteri P2MI: Ada Versi dari Kita

Jakarta – Kasus penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia (24/1) menuai kontroversi.

Pihak Petugas Agensi Penguat kuasa Maritim Malaysia (APMM) menyatakan bahwa mereka terpaksa melepaskan tembakan karena perahu yang ditumpangi WNI mencoba melawan petugas. Sedangkan Namun, pernyataan ini dibantah oleh berbagai pihak, termasuk keluarga korban dan aktivis Buruh Migran.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyoroti kasus penembakan lima PMI di Malaysia dan mendesak Kemenlu untuk melakukan investigasi internal.

Ia menekankan pentingnya investigasi ini untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, mengingat informasi yang beredar masih simpang siur dan tidak hanya investigasi versi dari pihak Kepolisian Malaysia saja.

“Saya dorong untuk dilakukan yang kedua untuk langkah selanjutnya agar teman-teman Kemenlu dengan Kepolisian yang ada di sana untuk melakukan internal investigasi agar versinya tidak hanya dari versi polisi Malaysia tapi versinya juga ada dari versi dari kita,” kata Karding saat dimintai tanggapannya, Selasa (28/1/2025).

Kasus penembakan ini menuai kecaman dari berbagai pihak dan menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Insiden ini juga menyoroti masalah pekerja migran ilegal di Malaysia dan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Karding menegaskan pentingnya informasi detail untuk menentukan langkah selanjutnya terkait insiden penembakan di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Ia juga menyoroti kesulitan akses untuk bertemu dan melindungi korban. Dalam insiden tersebut, seorang PMI tewas berstatus unprosedural tewas dan empat lainnya luka-luka.

“Kami Kementerian sudah berusaha untuk, satu berkoordinasi dengan Kemenlu agar melakukan koordinasi dengan pihak APPM atau Kepolisian Malaysia atau imigrasi Malaysia agar yang saudara-saudara kita PMI yang mengalami penembakan itu bisa diakses untuk ditangani dulu itu pertama,” tutur dia.

Selanjutnya, Karding memastikan kalau pihaknya akan terus memberikan informasi terkait penanganan di Malaysia untuk keluarga korban yang meninggal dunia.

“Di internal di kementerian tentu kami akan menguhubungi keluarga agar keluarga tidak mendapat info yang simpang siur kita harus mitigasi ke sana saya kira itu,” tandas dia.

(Aro)