Mendadak Panggil Menteri, Presiden Gelar Rapat di Libur Akhir Pekan

Siginews.com-Bogor – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari libur Minggu (23/11/2025).

Pertemuan tertutup yang digelar di luar agenda resmi Istana ini mengindikasikan adanya urgensi tinggi, dengan fokus utama pada agenda strategis di sektor kehutanan dan pertambangan.

Menurut keterangan tertulis dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, rapat tersebut secara khusus membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk menertibkan kawasan hutan dan pertambangan.

“Dibahas juga mengenai penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut,” tulis Seskab Teddy.

Ancaman Hukum dan Amanat Konstitusi

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat komitmen Presiden Prabowo untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan lingkungan dan penjarahan sumber daya alam.

Presiden Prabowo secara langsung menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegas Presiden, dikutip Seskab.

Daftar Pejabat yang Hadir

Rapat strategis di Hambalang ini dihadiri oleh jajaran menteri dan penegak hukum yang berwenang, menunjukkan koordinasi multisektor yang serius dalam pemberantasan aktivitas ilegal.

Pejabat yang dipanggil Presiden termasuk:

• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

• Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

• Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

• Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

• Jaksa Agung ST. Burhanuddin

• Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo

• Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

• Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh

• Ketua PPATK Ivan Yustiavandana

Kehadiran Kepala BPKP dan Ketua PPATK mengindikasikan bahwa penertiban ini juga akan menyasar aspek keuangan dan kerugian negara akibat aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.

(Editor Aro)