Ongkir Bisa Murah, Pemerintah Integrasikan Jalur Logistik KA&Pelabuhan

Siginews.com-Surabaya – Pemerintah berencana memangkas biaya logistik nasional yang saat ini masih berada di kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu caranya adalah mengintegrasikan jalur kereta api (KA) logistik dengan pelabuhan guna menciptakan layanan multimoda yang lebih efisien.

Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan lapangan dan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Kamis (2/7/2026).

Agenda tersebut berfokus pada evaluasi layanan integrasi logistik multimoda internasional serta pengembangan layanan transhipment di Pelabuhan Tanjung Perak.

Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kemenko Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, menjelaskan bahwa integrasi antara moda darat dan laut merupakan solusi nyata untuk mempercepat arus pengiriman barang sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar dunia.

“Pemerintah terus mendorong terwujudnya ekosistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Integrasi layanan kereta api dengan pelabuhan dan jaringan pelayaran internasional menjadi solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat arus barang, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujar Yuli dalam keterangannya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan konektivitas jalur KA menuju kawasan pelabuhan guna memastikan kesiapan infrastruktur.

Integrasi ini menghubungkan pusat logistik di Pulau Jawa melalui koridor strategis Jakarta–Semarang–Surabaya, tepatnya mengoneksikan Stasiun Jakarta Gudang, Semarang Tawang, dan Surabaya Benteng dengan terminal petikemas utama di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak.

Dalam koridor ini, TPS memegang peran strategis sebagai simpul utama yang menghubungkan Stasiun Surabaya Benteng langsung dengan terminal petikemas.

Posisi tersebut menjadikan TPS sebagai titik konsolidasi kargo ekspor dan distribusi impor dari kawasan industri ke jaringan pelayaran internasional.

Selain integrasi multimoda, rapat juga membahas optimalisasi kapasitas transhipment (pindah kapal) di Pelabuhan Tanjung Perak.

Langkah ini dinilai penting untuk mengonsolidasikan arus petikemas domestik maupun internasional di dalam negeri, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi dan memacu investasi baru di sektor logistik.

Meski demikian, forum mencatat sejumlah isu krusial yang memerlukan tindak lanjut bersama, di antaranya peningkatan daya saing tarif angkutan KA logistik, harmonisasi kebijakan fiskal, optimalisasi jalur rel menuju terminal, serta penguatan infrastruktur koridor logistik strategis.

Merespons arah kebijakan pemerintah, Direktur Utama TPS, Wahyu Widodo, menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung ekosistem logistik multimoda dan layanan transhipment.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan jalur rel KA logistik yang kini sudah menjangkau area kerja terbatas di dalam TPS.

“Kami juga meningkatkan efisiensi operasional dengan melakukan peremajaan alat-alat bongkar muat utama dan elektrifikasi, serta terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Wahyu.

Melalui penguatan kualitas layanan dan konektivitas antarmoda ini, Pelabuhan Tanjung Perak diharapkan dapat kokoh berdiri sebagai gerbang perdagangan internasional dan hub logistik utama untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pelindo Regional 3, Pelindo Terminal Peti Kemas (Pelindo TPK), KAI Logistik, raksasa pelayaran internasional CMA CGM, serta sejumlah asosiasi logistik seperti GPEI, ALFI, GINSI, dan PPLI.

 

(Editor Aro)