Pencopotan Kepala BGN Dinilai Terlambat, KPAI Desak Evaluasi Total MBG

Siginews.com-Jakarta, 3 Juni 2026 – Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang selama ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan bahwa evaluasi terhadap program MBG tidak dapat disamakan dengan evaluasi program pemerintah biasa yang dilakukan tahunan.

Menurutnya, program pemberian makan memiliki dampak langsung terhadap penerima manfaat, baik dari sisi manfaat maupun risikonya.

“Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” ujar Jasra Putra.

KPAI mencatat berbagai masukan dari masyarakat sipil, netizen, dan lembaga pengawas mengenai dugaan tingginya angka kejadian keracunan dalam pelaksanaan MBG yang disebut telah menyentuh puluhan ribu penerima manfaat, termasuk anak, ibu, bayi, dan lansia.

Meski pencopotan Kepala BGN dinilai terlambat, KPAI menegaskan bahwa langkah tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah program secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” kata Jasra.

KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan memberikan jawaban terbuka mengenai efektivitas MBG dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk capaian program terhadap anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan kelompok rentan yang menjadi sasaran awal kebijakan.

 

Sorotan Standar Internasional dan Tantangan Lingkungan Pangan

Dalam keterangannya, Jasra turut menyinggung perhatian Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kondisi kesehatan anak di Indonesia, terutama kesenjangan layanan kesehatan di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komite PBB menyoroti pentingnya perluasan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil, penanganan wasting di wilayah Indonesia Timur, promosi pola makan sehat bagi bayi dan anak, hingga pengendalian meningkatnya obesitas pada anak usia sekolah akibat konsumsi makanan olahan dan ultra-olahan.

KPAI mengingatkan bahwa upaya negara memperbaiki gizi melalui MBG tidak boleh berjalan tanpa pengendalian terhadap produk makanan dan minuman yang berisiko terhadap kesehatan anak.

“Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” tegas Jasra.

Selain itu, KPAI juga menyoroti maraknya paparan produk adiktif seperti rokok, alkohol, hingga pola konsumsi yang dipengaruhi iklan manipulatif yang menyasar anak dan remaja.

 

Tujuh Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Perbaikan MBG

Di tengah proses pergantian kepemimpinan BGN, KPAI kembali mengingatkan 7 rekomendasi masyarakat sipil hasil pengawasan selama 1,5 tahun pelaksanaan MBG:

1. Memprioritaskan penyaluran MBG secara bertahap ke wilayah dengan kerawanan pangan, masalah gizi, dan kerentanan sosial-ekonomi tinggi.

2. Melakukan evaluasi menyeluruh tata kelola MBG, termasuk pengembangan model alternatif seperti pelibatan kantin sekolah guna mengurangi risiko kontaminasi silang.

3. Melibatkan anak secara bermakna dalam perencanaan menu, edukasi gizi, hingga evaluasi program melalui mekanisme aman dan partisipatif.

4. Menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan dengan standar ketat dan kolaborasi lintas sektor, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.

5. Mendorong pola hidup sehat dan edukasi gizi komprehensif, mulai dari gizi seimbang, PHBS, hingga aktivitas fisik anak.

6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program MBG.

7. Memastikan tidak ada intimidasi maupun kelalaian dalam pelaksanaan MBG yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, maupun keselamatan anak.

 

KPAI menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN harus menjadi momentum mengembalikan MBG ke jalur program kesehatan promotif dan preventif yang berfokus pada keluarga berisiko stunting, edukasi pola makan keluarga, komunikasi berbasis komunitas, serta penguatan literasi gizi untuk menekan konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih pada anak.

KPAI sendiri pada pengawasan khusus klaster kesehatan, kasus aduan tertinggi masih di duduki oleh anak anak menderita stunting, kemudian anak korban pemenuhan hak dasar kesehatan anak, anak menjadi korban asupan produk makanan tidak sehat, anak dengan gizi buruk, anak disabilitas korban pemenuhan hak dasar, anak korban kebijakan jaminan kesehatan dasar dan anak korban malpraktek layanan kesehatan dan terakhir anak korban kecanduan online.

“Tentu kami mengucapkan Selamat Kepada Kepala BGN yang baru Ibu Nanik Sudaryati Deyang. Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan,” tutup

 

Penulis Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra

(Editor Aro)