Petani Tembakau Merana Ditengah Panen Raya, Pemkab Lamongan Bungkam?

siginews.com-Lamongan – Kemarau basah ditahun 2025 menjadi penyebab petani tembakau gagal panen, yang berujung kerugian. Namun perilaku tidak simpatik diperlihatkan oleh Pemkab Lamongan dengan menggelar panen raya tembakau, hingga bungkam atas penderitaan para petani.

“Kepada Bapak Bupati Lamongan (Yuhronur Efendi) atau kepada Ibu Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa), saya berharap diberikan bantuan kepada petani saya yang gagal panen pada musim tanam tahun ini,” kata Wahyu Dian Permana, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Kaya, Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, kepada siginews.com pada Rabu (24/9/2025) lalu.

Setu, Kepala Dusun Plapak, Desa Ganggangtinga, Kecamata Ngimbang, Kabupaten Lamongan mengatakan, tahun ini para petani tembakau hancur lebur, bahkan untuk menempur (membeli) beras pun mengalami kesusahan.

“Sudah terlalu banyak mengeluarkan anggaran. Petani itu pokoknya minus. Wes nggak bisa apa apa lah, Nasibanya petani sekarang ini hancur lebur,” keluhnya.

“Sekarang pun buat nempur beras susah. Di desa juga banyak terop (undangan hajatan), petani kesusahan nempur. Arisan juga tidak bisa. Tahun kemarin yang dihandalkan hasil dari pertanian tembakau. Sekarang pendapatan petani minus,” kata Setu sambil menambahkan, karena lahan pertanian tidak bisa dimanfaatkan karena gagal panen, warga bekerja hingga ke alas (hutan) untuk mencari apapun yang bisa dijual dan bisa membeli beras.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, pada Rabu( 16/9/2025) bertempat di Desa Wates Winangun Kecamatan Sambeng, digelar panen raya tembakau, yang dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Pada panen raya tembakau di acara tersebut, bupati mengatakan, bahwa musim tembakau Tahun 2025 cukup berat karena anomali iklim.

“Pada musim tembakau tahun ini memang tantangannya adalah iklim. Menurut cerita para petani, mereka perlu menanam bibit tembakau lebih dari sekali sampai bisa berhasil dan normal. Alhamdulillah hasil panen memuaskan,” kata Bupati yang akrab di sapa Pak YES.

Mantan Direktur BPR Lamongan ini menyatakan bahwa, luas tanam tembakau di wilayah Lamongan mencapai 7.570 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 4.366 hektar di antaranya memasuki masa panen raya, termasuk 145 hektare di Desa Wates Winangun.

“Harga jual tembakau pada panen raya saat ini berkisar Rp46 ribu hingga Rp47 ribu per kilogram,” jelasnya.

Dari penelusuran Siginews.com dilapangan didapati kenyataan bahwa lebih banyak tanaman tembakau yang mati dibandingkan yang hidup, kalaupun hidup hasilnya menurun jauh. bahkan harganya jauh dibawah harga yang dinyatakan Bupati.

“Jangankan harga Rp 47 ribu, harga Rp48 ribu saja ada, tapi barang yang sesuai dengan spesifikasi tidak ada. Untuk panen saat ini harga Rp42 ribu paling bagus dan itu hanya sedikit” ujar salah satu pengepul tembakau kepada Siginews.com yang enggan disebutkan identitasnya.

Pernyataan Bupati yang bertolak belakang dengan kenyataan dilapangan ini, menimbulkan tanda tanya ada apa?

Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau dan produsen rokok tentu lamongan mendapat jatah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan, PMK No 16 Tahun 2025 tentang Rincian DBHCHT menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025, Lamongan mendapat alokasi Rp77.289.961.000,-. Jumlah tersebut menjadikan Lamongan menempati peringkat 9 penerimaan DBHCHT se-Jawa Timur.

Dalam hal pengelolaan DBHCHT, Lamongan mendapat predikat terbaik. Untuk itu, dalam implementasi peraturan Gubernur Jawa Timur, Pergub Jatim Nomor 29 Tahun 2029 terkait bantuan iuaran perlindungan produksi tembakau Lamongan beserta Lumajang menjadi percontohan. Dalam Pergub tersebut diatur bahwa, gagal panen ada tiga penyebab yakni bencana alam, cuaca atau iklim, dan serangan hama.

Melihat kondisi petani tembakau saat ini, seharusnya Pemkab Lamongan mengajukan klaim kepada asuransi. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda pengajuan klaim.

Apakah panen raya tembakau yang penuh dengan keberhasilan dengan mensejahterakan petani sebagai usaha untuk membebaskan Pemkab Lamongan untuk mengajukan klaim? atau jangan-jangan premi asuransi tidak pernah dibayarkan? entahlah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Lamongan Mugito saat dikonfirmasi siginews.com di kantornya di Jalan Panglima Sudirman, pada Rabu (24/9/2025), enggan menemuinya. Bambang, petugas front office kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Lamongan yang menemui siginews.com menyampaikan bahwa, untuk menemui Kepala Dinas Mugito harus membuat perjanjian terlebih dahulu.

“Bapak sudah janjian?. Kalau tidak ada janjian, tidak bisa ditemui,” kata Bambang.

Setelah mendapatkan penjelasan dari reporter siginews.com tentang rencana konfirmasi, Bambang naik ke lantai dua untuk menanyakan ke staf kepala dinas. Setelah menunggu sekitar 10 menit, staf Bambang turun dan menemui siginews.com.

“Bapak tidak bisa ditemui karena sedang zoom,” katanya. Ditanya siapa yang bisa mewakili untuk dikonfirmasi, kata Bambang, semua pejabat Dinas sedang tidak ada di ruang kerjanya.

“Pak Sekdin (Sekretaris Dinas) rapat di pemkab. Kabid-kabid sedang zoom,” ujar Bambang.

Sekitar hampir 60 menit menunggu, tidak ada pejabat terkait dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Lamongan yang berkenan untuk diwawancarai.

siginews.com juga sudah berupaya menghubungi telepon Kadis Mugito beberapa kali, namun tidak ada respon. Juga sudah dikonfirmasi dengan dengan mengirimkan enam pertanyaan, pada Rabu lalu, namun tidak direspon. Bahkan hingga Jumat (26/9/2025), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Lamongan Mugito dikonfirmasi via telepon sebanyak 6 kali mulai dari pukul 10.50 Wib hingga pukul 11.36 Wib, Mugito bungkam.

Kenapa Dr Mugito, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Lamongan bungkam terhadap persoalan yang dialami para petani tembakau gagal panen?.

Apa mungkin karena dia memiliki gelar doktor dan menjadi pejabat, sehingga tidak perlu memiliki rasa empati terhadap penderitaan rakyat kecil, peduli terhadap petani yang mengalami kerugian besar karena gagal panen, petani yang harus membanting tulang di bawah terik matahari dan guyuran hujan di area persawahannya untuk menghidupi keluarganya?.

Para petani juga membayar pajak lahan pertaniannya, dan uang pajak itu juga untuk membayar gaji pejabat hingga pegawai negara. Apakah itu balasannya untuk rakyat?

(jrs)