Prabowo & Board of Peace: Harapan Baru atau Risiko Geopolitik?

Siginews.com-Jakarta – Langkah diplomatik diambil Presiden Prabowo Subianto dalam memetakan arah baru kebijakan luar negeri Indonesia.

Di tengah kebuntuan konflik Palestina, Presiden secara resmi memaparkan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sebagai instrumen diplomasi terbaru.

Dalam pertemuan strategis bersama tokoh diplomasi, akademisi, dan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026), keterlibatan ini memicu diskusi mendalam: apakah ini sebuah terobosan harapan baru, atau justru jebakan risiko geopolitik?

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai keterlibatan Indonesia adalah langkah yang sangat realistis.

Menurutnya, saat ini tidak ada pilihan lain yang tersedia secara nyata di meja diplomasi internasional selain Board of Peace.

Meski begitu, Dino memberikan catatan kritis. Ia menyebut inisiatif ini bukanlah solusi instan yang bisa menyembuhkan konflik menahun dalam sekejap.

“Ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Saya melihat beliau (Presiden) sangat realistis bahwa ini sarat risiko dan ketidakpastian,” ujar Dino.

Ia mengapresiasi sikap Presiden yang masuk ke dalam aliansi ini dengan “satu kaki di pintu keluar” artinya, Indonesia siap menarik diri sewaktu-waktu jika proses tersebut mulai bertentangan dengan prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional.

Senada dengan Dino, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa Indonesia tidak masuk tanpa persiapan. Keputusan bergabung diambil setelah melalui konsultasi intensif dengan delapan negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.

Hassan menepis kekhawatiran mengenai proses yang berjalan di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Baginya, diplomasi tidak boleh kaku hanya pada satu pintu jika ingin membuahkan hasil nyata bagi rakyat Palestina.

“Kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif, sepanjang itu menghasilkan. Delapan negara Islam ini akan menjadi kekuatan penyeimbang agar keputusan tetap berpihak pada kemanusiaan,” urai Hassan.

Poin utama yang digarisbawahi para ahli adalah tetap terjaganya kedaulatan Indonesia. Presiden Prabowo ditegaskan memiliki kendali penuh atas keterlibatan RI. Keterlibatan ini murni didorong oleh niatan membantu rakyat Palestina, bukan karena tekanan aktor internasional.

“Kita punya kedaulatan untuk memutuskan lanjut atau tidak, tergantung bagaimana proses ini berjalan sesuai niatan sesungguhnya,” pungkas Hassan.

 

(Editor Aro)