Praktik Zero Burning Lahan Kebun Sawit Jadi Bumerang Bencana?

Siginews.com-Jakarta – Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra, khususnya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini diindikasi diperparah oleh praktik pembukaan lahan perkebunan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa akar masalah banjir berlipat-lipat ini adalah kayu glondongan (log) yang terseret air bah.

Kayu-kayu tersebut berasal dari sisa-sisa pohon yang ditebang saat pembukaan lahan sawit.

Hanif menjelaskan, alih-alih dibakar, batang-batang pohon itu hanya dipinggirkan di area lahan, sesuai dengan praktik ramah lingkungan yang seharusnya, yaitu zero burning (tanpa pembakaran).

“Ada indikasi pembukaan-pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log. Karena memang, kan, zero burning, sehingga kayu itu tidak dibakar, tapi dipinggirkan. Ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu (log) menjadi bencana berlipat-lipat,” ungkap Menteri Hanif kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

 

Batang Toru Menjadi Fokus Utama

Kementerian LHK kini memfokuskan perhatian serius pada wilayah Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Hanif menyoroti kondisi geografisnya yang unik dan rentan, di mana bentuk wilayah menyerupai huruf ‘V’.

“Perhatian serius memang kami fokuskan dulu di tahap satu ini ke Batang Toru karena landscape-nya yang cukup unik ya, karena seperti V ini semua airnya masuk ke tengah dan di tengah inilah kota-kota itu berada,” ucapnya.

Bentuk cekungan ‘V’ ini menyebabkan seluruh aliran air dari hulu berkumpul dan mengalir deras, diperparah dengan keberadaan kayu-kayu glondongan yang menyumbat aliran.

 

Ancaman Alih Fungsi Lahan di Hulu

Selain masalah log, bencana ini juga diperparah oleh alih fungsi lahan di bagian hulu Sumatra. Hasil kajian peta satelit LHK menunjukkan bahwa wilayah yang seharusnya berupa hutan telah beralih fungsi menjadi pertanian lahan kering dan basah.

“Penjelasan-penjelasan peta satelit kami di bagian hulu yang seharusnya berupa hutan ini fungsinya secara tata ruang susun kepada pertanian lahan kering dan pertanian basah, padahal tempatnya di puncak ya,” jelas Hanif.

Situasi ini menuntut langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi perubahan fungsi tata ruang yang menjadi akar masalah hidrometeorologi, agar bencana serupa tidak terulang di masa depan.

 

(Editor Aro)