PWI Jombang Beri Edukasi & Kiat Hadapi Oknum Ngaku Wartawan di Sekolah

Siginews.com-Jombang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jombang bersama Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Jombang menggelar kegiatan “PWI Jombang Goes to School, Safari Edukasi Jurnalistik” di Aula SMKN 3 Jombang, Jumat (13/2/2026).

Agenda ini digelar untuk merespons maraknya keresahan dari kalangan pendidik terkait praktik intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan.

Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang edukasi sekaligus diskusi antara insan pers dan dunia pendidikan. Tujuannya, menjaga marwah profesi wartawan sekaligus melindungi sekolah dari tindakan menyimpang.

“Atas dasar menjunjung tinggi profesi wartawan dan banyaknya keresahan dari instansi terutama lembaga pendidikan, kami menggandeng Cabdindik untuk mengedukasi serta berdiskusi bagaimana cara menghadapi oknum-oknum yang mengaku wartawan, yang tujuannya bukan mencari berita tapi meminta sesuatu,” ujarnya.

Mufid menambahkan, praktik semacam itu tidak hanya merugikan sekolah tetapi juga mencederai citra wartawan profesional. Sinergi lintas institusi dinilai penting agar oknum tersebut dapat dihadapi sesuai aturan yang berlaku.

Kasubag TU Cabdindik Wilayah Jombang, Ulil Muamar, mengapresiasi langkah PWI yang dinilai responsif terhadap kebutuhan satuan pendidikan. Menurutnya, pemahaman hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pers perlu dimiliki oleh setiap humas sekolah.

“Sekolah memang perlu dibekali pemahaman seperti ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kemudian merasa takut atau tertekan saat menghadapi oknum yang mengatasnamakan wartawan,” kata Ulil.

Ia juga mendorong para kepala sekolah dan humas untuk aktif berkoordinasi dengan Cabdindik jika menghadapi persoalan serupa. Pendampingan dan komunikasi yang baik, menurutnya, akan memudahkan penyelesaian masalah secara prosedural.

Didapuk sebagai pemateri, Yusuf Wibisono selaku tokoh senior wartawan di Jombang memaparkan kiat membedakan wartawan dan media terverifikasi dengan oknum tidak bertanggung jawab.

Ia menjelaskan, jika media telah terverifikasi Dewan Pers dan terjadi sengketa pemberitaan, penyelesaiannya melalui mekanisme Dewan Pers. Namun, jika tidak terverifikasi dan mengandung unsur pidana seperti pemerasan, sekolah dapat melapor ke aparat penegak hukum.

“Kalau terverifikasi Dewan Pers dan ada dugaan pelanggaran kode etik, maka laporkan ke Dewan Pers. Tapi kalau tidak terverifikasi dan ada unsur pidana, bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan bukti yang kuat,” jelasnya.

Yusuf juga mengingatkan agar sekolah tidak panik saat berhadapan dengan oknum. Ia menekankan pentingnya membedakan sengketa produk jurnalistik dengan unggahan media sosial pribadi yang bisa diproses melalui UU ITE.

Sementara itu, Saiful Mualimin dari kontributor media televisi nasional, mendorong sekolah untuk memiliki media resmi yang dikelola profesional. Media internal, kata dia, dapat menjadi rujukan informasi sekaligus alat dokumentasi yang kredibel.

“Sekolah harus punya wadah informasi yang jelas dan resmi. Itu penting agar publik tidak bingung dan sekolah punya referensi yang bisa dirujuk kapan saja,” ujar Saiful.

Pemateri selanjutnya, Muhammad Syafi’ dari media Kompas.com, menambahkan bahwa penguatan media sosial juga penting untuk membangun citra positif sekolah. Dengan strategi konten yang tepat, sekolah dapat memperkuat branding sekaligus menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

“Kalau branding sekolah kuat, transparan, dan informatif, maka ruang untuk intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan semakin sempit,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, PWI Jombang berharap para humas sekolah tidak hanya memahami mekanisme hukum, tetapi juga mampu membangun sistem informasi yang kuat, profesional, dan akuntabel. Sinergi antara insan pers dan dunia pendidikan diharapkan dapat meminimalisir praktik intimidasi sekaligus menjaga marwah profesi jurnalistik tetap terhormat.

(Pray/Editor Aro)