Ratusan Petani Hutan di Mojokerto Deklarasi Forsil Wilwatikta

siginews.com-Mojokerto – Ratusan petani di wilayah tujuh kecamatan di Kabupaten Mojokerto yakni Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Dawarblandong dan Kecamatan Kemlagi, mendeklarasikan Forsil Wilwatikta, sebagai wadah silaturahmi hingga tempat keluh kesah mengenai perhutanan.

Deklarasi Forsil – Forum Silaturahmi Petani Hutan Mojokerto- Wilwatikta itu dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Jatim Ir Jumadi, Anggota Komisi B DPRD Jatim Arbayanto, H. Mokhammad Sholeh-Anggota DPRD Jatim dari dapil Mojokerto-Jombang, Ketua Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Jawa Timur Mochammad Picter Santoso, Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (ADM/KPH) Jombang Enny Handhayany, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk Wardoyo, hingga Arif Rahman-kepala Desa Lebak Jabung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, di depan petilasan Gajah Mada, Lebak Jabung, Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Selasa (10/12/2025).

“Di Kabupaten Mojokerto ini kan ada 7 kecamatan pemangku hutan yang ada di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Dawarblandong dan Kecamatan Kemlagi, sehingga kami berfikir bahwa satu kesatuan masyarakat petani hutan yang selama ini kurang mendapatkan keadilan bagi petani-petani itu, kami mengejar terhadap pemerintah agar segera memberikan legalitas standing yang sah untuk mengelola hutan tersebut,” kata Ketua Forsil Wilwatikta Mojokerto, A Yani.

Yani mengatakan, kelompok tani hutan yang begitu luas, dan ada ribuan petani desa hutan di beberapa desa di wilayah kecamatan tersebut yang selama ini hidupnya menggantungkan diri di kawasan hutan mulai dari tidur, mencari nafkah di dalam kawasan hutan.

“Kami berharap atas didikan, panduan daripada Kementerian Kehutanan, atau Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, agar masyarakat menjadi petani hutan yang memahami tupoksinya, karena petani hutan menurut saya itu adalah aktivis lingkungan, melestarikan hutan, menjaga ekologi, menjaga ekosistem dan ekonomi untuk meningkatkan kesejateraan petani, sehingga besar harapan kami Mojokerto punya produk unggulan hasil hutan bukan kayu,” harapnya.

Para petani hutan ini mendapatkan advokasi dari Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Jawa Timur. Ketua DPW PIM Jatim Mochammad Picter Santoso mengatakan, deklarasi Forsil Wilwatikta ini sebagai salah satu bagian penguatan organisasi tani hutan untuk memastikan jaminan perlindungan hak azasi petani hutan.

“Kita mendeklerkan biar masayarakat tahu bahwa di Mojokerto ada petani hutan. Kenapa (Forsil Wilwatikta) ini terbentuk, karena ada keresahan di masyarakat petani hutan yang susah mendapatkan hak kelola hutan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Dari situ akhirnya, masyarakat petani hutan membuat perkumpulan dalam bentuk forum silaturhami petani hutan yang disebut Forsil, karena mereka mempunyai keresahan yang sama,” kata Picter.

Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jumadi-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Bapak Arbayanto dan Abah Sholeh dari anggota DPRD Jatim, ADM/ KPH Jombang Enny Handhayanny, Kepala CDK Nganjuk Wardoyo, dan berbagai pihak yang peduli dengan petani hutan.

“Acara Deklrasi Forsil Petani Hutan Wilwatikta di Mojokerto ini, kami sangat terkesan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jumadi-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Bapak Arbayanto dan Abah Sholeh dari anggota DPRD Jatim, Ibu Enny ADM KPH Jombang yang berkenan hadir untuk menampung dan menjawab keluh kesah masyarakat petani hutan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para petani yang selama selalu menjadi keluh kesahnya. Dan memfasilitasi ini untuk membantu mereka,” tuturnya.

“Ingat, nomor satu itu Ekologi. Ekologi hutan terjamin, ekonomi pasti ikut naik. Kalau basisnya ekonomi, pasti terjadi seperti di Aceh, Sumatera. Tapi saya yakin kalau ekologi hutan meningkat, ekonomi pasti ikut terdongkrak,” jelas Picter.

Sementara itu, Arbayanto Anggota Komisi DPRD Jatim menyambut baik adanya Forsil-Forum Silaturahmi Petani Hutan di Mojokerto, sebagai jangkar komunikasi antara pengambil kebijakan, operator hingga masayarakat petani.

“Ini sebenarnya budaya yang bagus. Forum silaturahmi ini adalah forum atau lembaga kemasyarakatan yang menjadi jangkar komunikasi pengambil kebijakan masyarakat sektor kehutanan. Banyak problem dan isu kehutanan itu yang penyebabnya bukan persoalan yang kompleks. Sebetulnya sederhana yaitu ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi, dan berbagai macam persoalan yang mungkin ada oknum-oknum tertentu ada di bawah yang itu merugikan masyarakat,” kata Arbayanto.

Mantan Komisioner KPU Jawa Timur ini mengatakan, forum silaturahmi ini menjadi tradisi yang harus dipertahankan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaiannya.

“Dengan adanya tradisi dan komunikasi silaturahmi sepeti ini yang digagas teman-teman Forsil, ini menjadi jalan keluar yang terbaik untuk mempertemukan pengambil kebijakan dengan masyarakat sebagai subjek penerima manfaat dari program di sektor kehutanan,” ujarnya.

“Saya pikir ini perlu untuk disebarluaskan, perlu untuk dipertahankan model komunikasi sepeti ini. Ini akan menjadi jalan keluar bagi persoalan-persoalan tentang pengelolaan hutan ke depan. Pengelolaan hutan ke depan adalah fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi ekologi harus dipertahankan. Di sisi lain, hutan juga harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Mochammad Sholeh, anggota Komisi C DPRD Jatim. Selaku wakil rakyat, Sholeh berjanji siap mengawal keinginan masyarakat petani hutan.

“Keluh kesah dan usulan-usulan dari petani ini akan kami sampaikan ke dinas kehutanan dan instansi terkait. Saya sangat mendukung sekali, semoga dengan adanya forum Forsil ini masyarakat Mojokerto dan masyarakat di lingkungan hutan ke depan lebih jaya,” kata Sholeh

Sementara itu, ADM KPH Jombang Enny Handhayanny menilai deklrasi dan terbentuknya Forsil Petani Hutan Mojokerto ini sangat luar biasa, karena bisa bertemu dan duduk bareng antara regulator, operator dan petani, untuk melestarikan hutan dan memberikan manfaat bagi para petani hutan.

“Ini acara yang sangat luar biasa. Penggagasnya juga luar biasa. Karena kita mungkin sangat jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali selama saya di sini ada forum-forum seperti ini. Kita berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya petani hutan, ada pemangku kepentingan, ada wakil rakyat, ada kepala dinas kehutanan selaku pemegang regulator, dan kami sebagai operator di lapangan kita bertemu,” ujarnya.

“Ternyata di lapangan ada banyak mis-mis di lapangan, mungkin itu karena tidak adanya komunikasi yang tepat dan orang yang datang juga bukan orang yang tepat. Dan ini adalah suatu sarana untuk menyampaikan uneg-uneg masyarakat, rakyat, dan kami ternyata oo ternyata di masyarakat prakteknya seperti ini. Mungkin ada oknum atau petugas-petugas kami di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, maka itu menjadi koreksi bagi kita, PR (pekerjaan rumah) bagi kita. Dan hari ini kita berkomitmen kolaborasi yang luar biasa antara pemangku kebijakan, antara kami sebagai operator di lapangan dan masyarakat untuk bisa berkolaborasi. Intinya membangun hutan yang lestari, masyarakat sejahtera dan kita zero kan bencana alam,” terang Enny.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi mengakui sangat senang dengan kegiatan forum silaturahmi Forsil Wilwatikta, forum yang bisa menembus batas-batas para pihak.

“Saya pikir ini kelembagaan yang menurut saya bisa menembus batas lah. Artinya bahwa kita kadang-kadang terjebak di urusan-uran sektor. Jadi ini kita mencoba menembus itu, supaya tata kelola yang kita harapkan di Jawa Timur terutama tata kelola hutan yang sudah mengalami perubahan di Jawa, khususnya kawasan hutan dengan pengeloaan khusus (KHDPK) dengan kawasan yang dikelola oleh Perhutani, kita akan edukasi terus supaya paham,” ujarnya.

“Artinya kebijakan yang di atas sampai dengan ke bawah itu sama. Sampai saat ini ada multi interpretasi terkait dengan perubahan KHDPK ke Perhutani. Memang ini ada masa transisinya, kenapa karena masa transisi ini kadang-kadang dintrepretasi salah, salahnya kenapa ? karena kita tidak memahami, sehingga edukasi itu sangat penting,” tutur Jumadi.

(roi)