Ribuan UMKM SBY Dapat Pengurusan NIB hingga Sertifikasi Halal Gratis

Siginews.com-Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan dengan mencetak ribuan UMKM “naik kelas”.

Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), tercatat sebanyak 5.250 UMKM telah mendapatkan intervensi menyeluruh sepanjang tahun 2025, mulai dari pendampingan legalitas hingga penguatan pasar secara gratis.

Memasuki tahun 2026, Pemkot Surabaya kembali menargetkan 5.250 UMKM untuk diberdayakan dengan fokus tambahan pada peningkatan omzet penjualan.

Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menyatakan bahwa kendala utama pelaku usaha di lapangan seringkali terletak pada rumitnya birokrasi legalitas. Untuk itu, Pemkot Surabaya hadir memberikan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), merek, hingga sertifikasi halal secara kolektif.

“Kami memberikan pendampingan menyeluruh. Seringkali pedagang ingin mengurus sertifikasi halal, namun belum memiliki NIB. Di sinilah peran kami untuk mendampingi prosesnya satu per satu hingga tuntas dan semuanya gratis,” ujar Mia Santi Dewi di Surabaya, Senin (19/1/2026).

 

Sentra Wisata Kuliner: Fasilitas Mewah untuk Rakyat Kecil

Manfaat nyata dari program ini dirasakan langsung oleh para pedagang di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Salah satunya adalah Mila Via (48), pemilik stan “Angkringan Bestie” di SWK Bendul Merisi.

Sebagai orang tua tunggal, Mila merasa sangat terbantu karena seluruh beban operasional fisik ditanggung oleh pemerintah.

“Di SWK ini rombong gratis, meja kursi ada, bahkan listrik, air, hingga Wi-Fi disediakan Pemkot. Paling penting, NIB dan sertifikat halal saya diuruskan gratis. Sangat memudahkan,” kata Mila yang kini sukses merintis usaha setelah meninggalkan status sebagai karyawan.

Senada dengan Mila, M. Zainal Abidin (55), pedagang soto yang sudah berjualan sejak 2007, juga mengakui keunggulan program ini.

“Modal saya murni hanya untuk bahan baku saja. Rombong sampai sertifikat halal gratis. Sekarang saya bisa kantongi omzet sekitar Rp5 juta per bulan,” ungkapnya.

Untuk tahun 2026, Pemkot Surabaya tidak hanya mengejar target kuantitas. Mia menekankan adanya penajaman kurikulum pelatihan yang lebih berorientasi pada peningkatan laba para pedagang.

Target intervensi tetap dipatok pada angka 5.250 UMKM sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan standarisasi produk dan legalitas yang lengkap, Pemkot Surabaya optimis UMKM lokal memiliki daya saing yang kuat di kancah nasional maupun internasional.

 

(Editor Aro)