Rugi Akibat Bencana Rp22 T/Tahun, Kemenkeu Ubah Pos Anggaran Daerah

Siginews.com-Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemerintah daerah untuk menggeser paradigma penganggaran bencana dari pola responsif pascalokasi (post-disaster response) menjadi perencanaan mitigasi pra-bencana (pre-disaster planning), guna meredam potensi kerugian ekonomi nasional yang rata-rata mencapai Rp22,85 triliun per tahun.

Langkah ini diwujudkan melalui peluncuran Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE), sebuah dashboard mitigasi risiko fiskal daerah yang dikembangkan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menegaskan bahwa bencana memberikan guncangan fiskal secara ganda bagi keuangan daerah, yakni menurunkan pendapatan akibat terhentinya roda ekonomi sekaligus membengkakkan belanja untuk penanganan darurat.

“Bencana memberikan tekanan kepada fiskal dari dua sisi sekaligus, yaitu menurunkan penerimaan dan meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah. Kita perlu menggeser paradigma penganggaran daerah dari financing losses menjadi managing risks,” ujar Nufransa.

Berdasarkan historis data 2000–2016, nilai kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia berkisar Rp22,85 triliun tiap tahunnya. Untuk meminimalkan celah anggaran tersebut, Kemenkeu memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui pendekatan Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dan skema pengalihan risiko (risk transfer).

 

Sistem Pengambil Keputusan Berbasis Data

Sistem ARISE dirancang sebagai decision-support system yang mengintegrasikan pemodelan ancaman, paparan, dan kerentanan bencana (hazard, exposure, vulnerability) langsung dengan estimasi dampak APBD. Melalui sistem ini, Pemda dapat memetakan potensi risiko sebelum bencana terjadi.

Bagi Pemerintah Pusat, data dari ARISE akan dijadikan rujukan evidence-based policy dalam merumuskan kebijakan pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) guna memperkuat ketahanan fiskal di wilayah rawan bencana.

Penerapan awal sistem ARISE saat ini telah dimulai melalui proyek percontohan (pilot project) di Provinsi Bali, dan dijadwalkan segera diperluas ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah sebelum diimplementasikan secara nasional.

Pengembangan sistem ini turut didukung oleh jejaring kolaborasi internasional dan akademis, di antaranya Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Bank Dunia, serta United Nations Resident Coordinator Office.

 

Editor Aro